Pernyataan Sekum PGI Terkait Penyerangan Kantor YLBHI Jakarta

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengungkapkan keprihatinan mendalam atas mobilisasi massa untuk menggeruduk Kantor YLBHI di Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin, 17 September 2017, malam. 

Sekretaris Umum PGI, Gomar Gultom, mengatakan kejadian ini merupakan langkah mundur dalam proses demokratisasi yang menjadi perjuangan bersama rakyat Indonesia. 

"Peradaban yang mengedepankan pengerahan massa, kerasnya suara dan kekuatan otot tidak akan pernah menyelesaikan masalah, selain hanya akan melahirkan masalah baru," kata dia, dalam siaran pers yang diterima oleh satuharapan.com, hari ini (18/09).

Gomar Gultom meminta Negara tidak takluk oleh ancaman massa dan harus mengusut tuntas para pelaku penyerbuan tersebut, termasuk provokator yang menyebarkan informasi menyesatkan melalui medsos.

Gomar mengimbau agar negara menjamin kebebasan masyarakat berkumpul dan berdiskusi sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum.

"Saya mengimbau masyarakat untuk lebih dewasa dan cerdas dalam menghadapi berbagai masalah yang ada di masyarakat dan tidak mudah terhasut oleh informasi yang menyesatkan di medsos. Tindakan main hakim sendiri akan mengacaukan peradaban kita dan olehnya haruslah dihindari demi pencapaian masyarakat dan bangsa bermartabat," kata dia.

"Saya juga mengimbau para elit dan kelompok-kelompok kepentingan untuk tidak bermain-main dengan menghalalkan segala cara demi kepentingan atau ambisinya. Cara-cara pembenturan kelompok di tengah masyarakat pada gilirannya hanya akan memecah kita sebagai bangsa," kata Gomar.

Terkait dugaan pelanggaran berat HAM masa lampau, Gomar mengatakan dibutuhkan percakapan dalam suasana teduh, yang memberi kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya, tanpa ada yang merasa terancam atau tertekan. 
Menurut dia, upaya rekonsiliasi nasional menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Dan rekonsiliasi sejati adalah dengan pengungkapan fakta sejarah secara obyektif yang diikuti dengan pengakuan dan pemulihan.

Editor : Eben E. Siadari