Perusahaan Sawit Jambi Terancam Tidak Boleh Ekspor

JAMBI, SATUHARAPAN.COM - Sebanyak 11 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi, terancam turun kelas atau tidak boleh ekspor, jika perusahaan tersebut tidak mengantongi sertifikat `Indonesian Sustainable Palm Oil Certification` (ISPO).

Kepala Dinas Perkebunan provinsi setempat, Budidaya, mengatakan, perusahaan kelapa sawit yang terintegrasi di Jambi sebanyak 38 perusahaan, namun yang sudah memiliki sertifikat ISPO itu baru delapan perusahaan.

"Sudah kita peringati sampai tiga kali, jika hingga bulan depan 11 perusahaan tersebut tidak juga memiliki sertifikat maka mereka turun kelas atau tidak boleh ekspor," katanya saat Bimtek ISPO di Jambi, hari Rabu (6/4).

Menurutnya, persyaratan yang terlalu banyak mungkin menjadi kendala utama perusahaan kelapa sawait di Jambi malas mengurus sertifikat tersebut. Namun  Dinas Perkebunan (Disbun) sudah menyampaikan permasalahan itu ke pemerintah pusat.

"Minimal mereka mendaftar dulu dan mengajukan persyaratannya dulu, sebab sertifikat ISPO ini sangat penting. Karena Eropa tidak mau lagi membeli CPO dari perusahaan perkebunana yang tidak memiliki sertifikat," katanya.

Meski saat ini, Jambi masih berpeluang pada pasar Tiongkok dan India, namun ke depan kemungkinan besar dua negara itu juga tidak mau lagi membeli CPO dari kebun dan pabrik yang belum memiliki sertifikat ISPO.

Budidaya mengatakan, tujuan sertifikat ISPO adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memproduksi minyak lestari, dan meningkatkan daya saing minyak di pasar dunia.

Tujuan lain sertifikat ISPO yakni, mendukung komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung unilateral komitmen pemerintah di Copenhagen (2009) dan `programme based on LOI Indonesia dan Norway` (2010).

"Sebab itu kita adakan Bimtek ISPO, untuk mendorong perusahaan dan petani swadaya di Jambi agar segera memproses kebunnya untuk memperoleh sertifikat ISPO tersebut," katanya. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja