Pesan Khusus PGI untuk Indonesia

MALINAU, SATUHARAPAN.COM – Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) 2015 telah usai diselenggarakan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Acara yang diadakan pada 6 - 9 Maret lalu ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Irianto Lambrie.

Sidang tahunan tersebut dihadiri 262 peserta yang berasal dari perwakilan 65 sinode, 20 PGIW, tujuh lembaga mitra, dan dua lembaga tamu luar negeri.

Ketua Umum PGI, Pdt. Dr. Henriette Hutabarat Lebang, mengatakan gereja-gereja di Indonesia sengaja memilih Malinau sebagai lokasi Persidangan MPL PGI 2015 agar dapat menyapa langsung pergumulan masyarakat dan jemaat di daerah tersebut.

Sementara dalam sambutannya, perempuan yang akrab disapa Ery ini juga menyampaikan keprihatinannya atas kondisi bangsa Indonesia saat ini.

“Sidang MPL PGI kali ini diselenggarakan di tengah berbagai keprihatianan bangsa dan negara Indonesia atas berbagai permasalahan terkait pelanggaran hukum dan HAM serta kerusakan lingkungan hidup yang terus terjadi,” ujar Pendeta Gereja Toraja tersebut.

Persidangan MPL PGI 2015 berlangsung selama tiga hari. Tahun ini, tema yang diangkat adalah “Tuhan Mengangkat Kita dari Samudera Raya” (bnd Mazmur 71:20b), dengan subtema “Dalam Solidaritas Sesama Anak Bangsa Kita Tetap Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila Guna Menanggulangi Kemiskinan, Ketidakadilan, Radikalisme, dan Kerusakan Lingkungan”. Secara khusus sidang MPL menyoroti pikiran pokok: “Spiritualitas Keugaharian”.

Adapun panel diskusi juga menjadi bagian dalam rangkaian acara ini. Diskusi panel menampilan berbagai narasumber, antara lain Bupati Malinau, Dr. Yansen TP, Hernol Makawimbang, dan Pdt. Dr. Albertus Patty. Ketiganya menyoroti Spiritualitas Keugaharian dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, sesuai dengan bidang masing-masing, yakni program pemerintah, ekonomi, dan refleksi teologis.

Pesan Sidang MPL

Persidangan MPL PGI 2015 selain menetapkan pokok-pokok program pelayanan PGI tahun 2015, juga merumuskan pesan strategis PGI bagi gereja-gereja di Indonesia dan bagi pemerintah. Secara umum MPL PGI memberi catatan penting dalam pesan MPL sebagai berikut:

Gereja-gereja dan umat Kristen di seluruh tanah air, dihimbauan untuk senantiasa merawat dan mengembangkan kehidupan beroikumene yang lebih nyata, sederhana dan jujur dalam rangka menjawab tugas panggilan bersama sebagaimana tertuang dalam dokumen Pokok-Pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB) 2014-2019. Gereja-gereja diharapkan semakin memperlihatkan sikap dan perilaku solider pada sesama tanpa sedikitpun membedakan suku, agama, ras, gender, etnik, dan status sosial untuk menjaga keutuhan yang mewujudkan keesaan di Indonesia.

Dalam satu tahun ke depan, gereja-gereja dan umat Kristen di tanah air agar lebih memberi perhatian kepada persoalan lingkungan hidup. Seruan Sidang Raya PGI XVI Nias agar lebih bersahabat dengan alam dan seluruh cipataan dengan tidak mencemarinya, apalagi mengeksploitasinya secara berlebihan perlu dilaksanakan. Spiritualitas keugaharian agar lebih diwujudkan dalam tindakan-tindakan sederhana tetapi nyata.

MPL PGI menyatakan keprihatinan terhadap meningkatnya radikalisme, baik di dalam negeri dan di luar negeri, karena itu gereja-gereja dihimbau agar dapat menjauhkan diri dari sikap hidup fanatik dan radikalistik yang merasa benar sendiri. Menghindari gaya hidup boros, konsumtif, dan hedonis.

Sebab gereja-gereja dipanggil untuk mengembangkan spiritualitas keugaharian yakni gaya dan etos hidup yang memperhatikan kecukupan orang lain, segala makhluk dan bumi ini. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita mengontrol nafsu dan kerakusan kita melalui doa Bapa Kami “berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya”

Kepada pemerintah, MPL PGI memandang penting untuk mulai diterapkan spiritualitas keugaharian dalam kultur dan struktur serta kebijakan pemerintah di semua aras sehingga semua bisa menikmati kehidupan yang cukup dan baik. Salah satu aspek penting dari spiritualitas keugaharian adalah menempatkan masyarakat, terutama masyarakat desa, sebagai subjek pembangunan.

Pemerintah harus selalu hadir dalam berbagai tantangan hidup yang hingga kini masih dialami rakyat (ketidakadilan, kemiskinan, dan radikalisme). Kami juga menghimbau agar pemerintah tidak mengeskploitasi sumber daya alam secara sewenang-wenang, melainkan melindungi dan memelihara martabat guna kebaikan bumi dan kelangsungan segala makhluk hidup dan bumi ini.

Hukuman Mati

Demikian juga terhadap hukum mati persidangan MPL PGI menyerukan kepada pemerintah Indonesia bahwa, sebagai institusi maupun perorangan, tidak berhak dan tidak boleh mencabut nyawa manusia yang merupakan ciptaan Tuhan yang sangat mulia itu. Karena itu, kami meminta dengan sangat kepada pemerintah RI untuk mencabut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab X, yang membolehkan berlakunya hukuman mati. Kami juga medesak agar berbagai lembaga negara penegak hukum diperkuat. Pemerintah harus mencegah agar lembaga-lembaga penegak hukum itu tidak menjadi tempat perlindungan bagi siapa saja yang melanggar hukum.

Korupsi

Terhadap masalah Korupsi yang masih tetap merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). MPL PGI menyatakan bahwa seharusnya kejahatan ini diperangi dengan cara yang luar biasa pula. Karena itu kami mendesak agar KPK tidak diperlemah (secara sengaja atau tidak sengaja) tetapi justru harus diperkuat.

Masalah Poso

Pemerintah mestinya memberi perhatian pada upaya jaminan keamanan bagi masyarakat Poso dari berbagai tindakan dan ancaman radikalisme dan memastikan agar daerah manapun di Indonesia tidak menjadi tempat pengembangan radikalisme seperti ISIS.

Pengungsi Sinabung

Agar pemerintah meningkatkan perhatian pada masyarakat yang terkena bencana, misalnya masyarakat Sinabung yang masih menderita oleh karena bencana alam erupsi gunung Sinabung.

Masalah Papua

Secara khusus, kami menaruh perhatian pada persoalan-persoalan kompleks yang dihadapi oleh gereja dan masyarakat di tanah Papua. Kami menghimbau agar pemerintah tidak menggunakan pendekatan militer dalam penyelesaian masalah Papua. Kami mendorong pemerintah mengupayakan pendekatan dialog nasional yang komperensif, adil, dan bermartabat dalam penyelesaian masalah Papua, dan memberikan pendidikan yang memadai bagi anak-anak Papua.(pgi.or.id)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja