Pesantren Jatim Akan Terima Vaksinasi AstraZeneca

SIDOARJO, SATUHARAPAN.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan telah bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan para kiai di provinsi tersebut untuk mendengarkan pendapat mereka mengenai vaksin AstraZeneca.

“Beliau-beliau tadi menyampaikan bahwa Jawa Timur siap diberi vaksin AstraZeneca dan segera akan digunakan di pondok pesantren-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Saya kira ini juga patut kita apresiasi,” ujarnya dalam keterangan pers usai meninjau vaksinasi massal COVID-19 di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo, Jatim, Senin (22/3/2021) siang.

Untuk itu, Presiden juga telah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mendistribusikan vaksin tersebut.

“Tadi saya sudah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk segera mendistribusikan vaksin AstraZeneca ke Jawa Timur dan ke provinsi-provinsi yang lain,” ujarnya.

Ketua Umum (Ketum) MUI Provinsi Jatim Hasan Mutawakkil Alallah menyampaikan, dalam pertemuan dengan Presiden para tokoh agama menyatakan pendapat bahwa vaksin AstraZeneca halal dan tayib.

“Tadi pagi Bapak Presiden telah bertemu dengan kiai-kiai sepuh. Bapak Presiden langsung mendengarkan apa pendapat dan respons dari para romo, kiai, para pengasuh-pengasuh pondok pesantren bahwa vaksin AstraZeneca ini hukumnya halalan thayyiban,” ujarnya.

Ketum MUI Jatim juga mengatakan keyakinannya bahwa vaksin tersebut dapat digunakan dalam program vaksinasi pemerintah yang bertujuan untuk menjaga jiwa dan keselamatan masyarakat. “Tidak ada pemerintah yang akan mencelakakan rakyatnya sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hasan Mutawakkil Alallah juga menyampaikan permintaan agar para santri, ustaz, ustazah, dan tokoh-tokoh keagamaan lainnya juga segera dapat memperoleh dosis vaksin tersebut.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden apabila para santri juga para ustaz dan ustazah, hafiz dan hafizah, akan segera diberikan vaksin AstraZeneca ini dan kami bersyukur mudah-mudahan nanti dapat ditiru oleh komponen masyarakat lain,” katanya. (Setkab)