Petani Tagih Janji Swasembada Kedelai dan Kedaulatan Pangan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Demi stabilisasi harga kedelai Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan pembebasan bea masuk impor kedelai hingga nol persen. Hal itu membuat sejumlah petani angkat bicara karena merasa kebijakan tersebut tidak berpihak kepada petani. Ini disampaikan dalam jumpa pers Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) bersama dengan perwakilan empat petani kedelai dari Nganjuk dan Blitar di jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu (25/9).

Pemerintah dikatakan gagal dalam menjalankan undang-undang terkait dengan pangan yang mengamanatkan perwujudan dari sebuah kedaulatan pangan. Alih-alih memberikan dukungan penuh terhadap petani kedelai, Pemerintah justru tunduk pada tekanan importir dan pedagang. Kenyataan ini jelas tidak menunjukkan ketidakpedulian Pemerintah terhadap petani yang gagal mewujudkan janji swasembada kedelai 2014.

Menurut Ahmad Saikhu petani kedelai asal Nganjuk, Jawa Timur mengatakan bahwa jaminan harga dari Pemerintah mutlak diperlukan guna meningkatkan minat petani menanam kedelai, sekarang ini petani lebih banyak menanam jagung ketimbang kedelai karena harga jagung saat ini sedang bagus, sedangkan kedelai jauh dari menguntungkan, sampai kadang modal pun tidak kembali.

Saat ini harga beli kedelai sebesar Rp 7.000/ kilogram, harga tersebut tidak menggerakkan petani untuk menanam kedelai, menurut Timin Kartodihardjo petani kedelai yang juga berasal dari Nganjuk mengatakan seharusnya harga kedelai 1,5 kali harga beras, dengan begitu petani bisa mendapatkan untung.

Harga tersebut terlalu kecil padahal secara hitung-hitungan kondisi di Nganjuk, biaya produksi perkilogram saja saat ini sudah sebesar Rp 7.150/ kilogram, dengan harga beli seperti itu jelas petani malah merugi sebesar Rp 150/ kilogram, ujar Timin yang pada tahun lalu sempat dikunjungi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang masalah swasembada pangan bagi para petani.

Editor : Bayu Probo