PGI Imbau Gereja di RI Advokasi Kasus Kerusakan Ekologis

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom mengatakan krisis ekologis semakin dalam dan semakin meluasnya kerusakan hutan-hutan di Indonesia.

Menurut Gomar, pengelolaan tata ruang yang kurang padu turut juga mengurangi kualitas lingkungan yang makin memperkuat krisis ekologis.

“Terhadap semua masalah ini, gereja tentu harus melibatkan diri dengan mengadvokasi berbagai kasus yang ada,” kata Gomar Gultom pada pembukaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Gereja-Gereja di Indonesia (MPL-PGI), hari Senin (25/1) di Jakarta.

Selain mengadvokasi kasus-kasus tersebut, gereja juga terpanggil untuk terlibat dalam proses legislasi dan mempengaruhi kebijakan publik dalam mengatasi krisis-krisis tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Gomar mengingatkan juga peserta sidang MPL PGI 2021 untuk melihat kembali catatan Sidang Raya 2014 di Nias, yang menyebutkan bahwa akar dari semua masalah dan krisis itu adalah kerakusan. Dan, sebagai kontras terhadap kerakusan itu, gereja-gereja harus mengembangkan Spiritualitas Keugaharian.

Sejalan dengan itu, MPH-PGI merasa perlu untuk mengajak Sidang MPL ini menggumuli Pikiran Pokok “Spiritualitas Keugaharian: Memperkuat Solidaritas Kebangsaan, Mengadaptasi Pola Hidup Baru di Tengah Pandemi.”

“Kita bersyukur bahwa mendahului Sidang MPL ini, pada Jumat (22/1) lalu, kita telah berdiskusi cukup dalam mengenai ini dalam studi tematis. Kiranya studi tematis atas Spiritualitas Keugaharian tersebut menginspirasi kita untuk memperkaya persidangan ini, sebagai bagian dari upaya kita mengayuh biduk oikoumene kita di tengah masyarakat dan bangsa Indonesia,” katanya.

Selain masa sulit akibat pandemi dan tantangan dunia digital ini, Gomar juga hendak mengingatkan kita akan dua masalah lain yang dicatat oleh Sidang Raya 2019 di Waingapu: Krisis Kebangsaan dan Krisis Ekologis.

“Terkait Krisis Kebangsaan, kita berhadapan dengan masih lemahnya penegakan HAM, sebagaimana nampak dengan eskalasi kekerasan di Papua, sulitnya mendirikan rumah ibadah, aksi-aksi kekerasan dan intoleransi, kriminalisasi aktifis lingkungan dan hak-hak masyarakat adat serta masalah korupsi,” kata Gomar.