PGI Imbau Pemerintah RI Buka Diri untuk Pengungsi Rohingya

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM — Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pdt Gomar Gultom mengimbau pemerintah Indonesia untuk membuka diri menolong para pencari suaka asal Myanmar—suku Rohingya.

Pdt Gomar Gultom. (Foto: Bayu Probo)

Kepada satuharapan.com, Gultom mengakui bahwa masalah pengungsi Rohingnya ini harus dibahas dengan hati-hati. “Masalah ini adalah sisa-sisa masa kolonial,” kata dia, Senin (18/5). Akibatnya, ia menambahkan, orang-orang Rohingya ini tidak diakui oleh pemerintah Myanmar sebagai warga negara mereka. Juga, mereka menjadi korban perdagangan manusia.

Ia mempertanyakan tidak ada satu negara-negara tetangga Myanmar yang tergabung dalam  ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yang mau menerima orang-orang tanpa kewarganegaraan ini. “Apakah karena mereka ‘kompak’ sungkan dengan Myanmar yang anggota ASEAN?” ia heran.

Wilayah Rakhine (arsir merah) dihuni mayoritas warga Rohingya. (Screenshot Google Maps)

Ia menduga ada motif ekonomi di balik pengusiran orang-orang Rohingya yang dianggap berasal dari Ras Aria yang berbeda dengan mayoritas penduduk Myanmar yang memiliki ras Mongoloid. “Di wilayah Rakhine Utara banyak terkandung sumber daya alam minyak dan gas,” katanya. Memang, The Guardian dan Forbes pernah menyelidiki soal motif perebutan sumber daya alam di wilayah pantai barat Myanmar ini.

Untuk itu, Gultom menyambut baik rencana pertemuan menteri luar negeri Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk terkait masalah pengungsi Rohingya ini. “Memang, ASEAN harus duduk bersama. Jangan saling lempar tanggung jawab,” katanya.

Yang jelas, Wakil Ketua Indonesian Conference for Religious and Peace (ICRP) ini menegaskan bahwa persoalan Rohingya ini bukanlah persoalan agama, walaupun, “Orang Rohingya menganut agama Islam,” kata dia. Ini adalah persoalan hak asasi manusia. Hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

PBNU Desak Pemerintah Tampung Rohingya

Sebelumnya, Rais Syuriyah PBNU KH Masdar F Masudi mengusulkan Pemerintah RI untuk sementara menampung ratusan imigran etnis Rohingya. Sebagai langkah darurat, pemerintah RI perlu mengambil upaya ini sambil mendorong langkah-langkah diplomatis ke depan.

“Pertama sekali yang perlu diingat bahwa peristiwa ini merupakan tragedi kemanusiaan. Indonesia sendiri menganut asas Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” kata Kiai Masdar kepada NU Online di Jakarta, Jumat (15/5) sore.

Pemerintah RI, menurut Kiai Masdar, seharusnya berperan aktif bersama UNHCR (Organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Masalah Pengungsi) agar menyudahi persoalan diskriminasi pengungsi etnis Rohingya.