PGRI Terkesan RUU Sisdiknas Dipaksakan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Prof Unifah Rosyidi menilai Rancangan Undang-undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terkesan dipaksakan. 

"RUU Sisdiknas ini serasa begitu dipaksakan. Kami diundang untuk uji publik RUU Sisdiknas,  tapi hanya diberikan waktu lima menit untuk menanggapi," ujar Unifah dalam buka bersama pengurus PGRI di Jakarta, Jumat (22/4).

Dia meminta agar persoalan prosedural dan substansi diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya, persoalan tata kelola guru perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Masing-masing tata kelola guru terfragmentasi dan dikelola instusi yang berbeda.

Sistem Pengadaan Guru Baru diatur dalam UU Pendidikan Tinggi 12/2002, kemudian rekrutmen guru baru diatur dalam UU ASN 5/2017, pendidikan agama dan agama serta pondok pesantren diatur dalam UU 18/2019, dan banyak aturan lainnya yang terpisah.

"Kami harap pembahasan RUU Sisdiknas ini tidak dilakukan secara tergesa-gesa, karena kami juga ingin berkontribusi pada dunia pendidikan," ujar dia.