PKB Belum Mengambil Sikap Terkait Kereta Api Cepat

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Komisi IV Daniel Johan (kiri) saat menyerahkan empat Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) FPKB kepada Ketua Fraksi PKB Helmy Faisal Zaini (kanan) untuk mendorong DPR RI segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) beras plastik/palsu saat gelar jumpa pers di kantor DPP PKB Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (24/5) (Foto: Dok. satuharapan.com/Dedy Istanto).

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mengatakan sejauh ini PKB belum mempunyai sikap terkait dengan kontroversi kereta cepati Jakarta-Bandung.

“Kita (PKB) belum mempunyai sikap untuk itu, PKB lagi mau lihat cuma PKB banyak masukan dan kritik dari masyarakat soal kereta api cepat ini. Namun untuk kritikan itu, yang harus menjelaskan kepada masyarakat adalah Menteri BUMN Rini Soemarno,” kata Daniel di Kantor DPP PKB, Jalan Raya Raden Saleh, Jakarta Pusat, hari Rabu (3/2).

Selain itu,kata Daniel, soal pembebasan lahan milik Perhutani dalam Undang-Undang Kehutanan dijelaskan kalau alihfungsi wajib disetujui oleh komisi IV DPR RI.

“Itu wajib ditanyakan, untuk tindak lanjutnya akan melakukan survei dan analisa bersama-sama pihak terkait,” kata dia.

“Banyak masukan dari masyarakat sebenarnya Jakarta -Bandung terlalu pendek, yang penting yang sudah ada dioptimalkan diperbaiki," kata dia.

Ia juga mempertanyakan soal harga yang sangat tinggi serta status lahan yang belum jelas.

Editor : Eben E. Siadari