PKB: Intoleransi dan Radikalisme Ganggu Perekonomian Nasional

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  sebagai partai modern pembela Pancasila dan UUD 1945 tegas menolak intoleransi, radikalisme, dan sentimen SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) karena telah menghantam urat nadi perekonomian nasional. 

"Ketegasan positioning ini menjadi semakin mendesak guna melindungi perekonomian rakyat. PKB sebagai partai modern, pembela Pancasila dan propenguatan ekonomi menolak dengan tegas segala bentuk sentimen SARA, intoleransi serta radikalisme agama," kata Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Abdul Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulis, di Jakarta, hari Minggu (22/1).

Menurut Muhaimin, sikap tegas seperti ini penting sebagai upaya melindungi perekonomian nasional. Ajakan "rush-money", boikot Sari Roti dan fitnah serbuan tenaga kerja asing asal Tiongkok merupakan contoh sentimen terhadap laju pertumbuhan ekonomi. 

"Dampak terhadap berita-berita seperti itu menyebabkan dunia usaha dan dunia keuangan was-was. Itu artinya, urat nadi ekonomi nasional tengah dibidik untuk dihancurkan," ujar pria yang biasa disapa Cak Imin itu pula. 

Cak Imin menambahkan, bergejolak pasar keuangan Indonesia dimulai pada bulan November 2016, dengan muncul dua sentimen negatif. Pertama, terpilih Donald Trump sebagai Presiden AS, dan kedua, merebak sentimen SARA, menyusul kasus tuduhan penistaan agama terhadap Ahok.

"Akibatnya rupiah melemah cukup dalam, dibandingkan mata uang negara lain di kawasan. Tak hanya itu, sejak awal November 2016 dana investor asing hengkang dari pasar saham sebesar Rp18 triliun maupun obligasi Rp24 triliun," ujarnya lagi. 

Cak Imin lebih jauh menuturkan, sentimen SARA dan radikalisme agama mulai secara riil menghantam sektor bisnis dan dunia keuangan saat mencuat isu `rush money` dan juga boikot Sari Roti.

"Kedua isu tersebut sempat menekan pergerakan saham kedua perusahaan yang mencerminkan kekhawatiran investor akan dampak negatif dari isu tersebut terhadap pendapatan dan kinerja perusahaan," ujarnya lagi.  

Guna mengetahui seberapa parah dampak isu negatif tersebut, kata Cak Imin, PKB menggelar diskusi panel pada Senin (23/1) pukul 08.00 WIB dengan tema `SARA, Radikalisme dan Prospek Ekonomi 2017` di gedung CIMB Niaga. 

Pembicara diskusi itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Tenaga Kerja RI Muhammad Hanif Dhakiri, Liky Sutikno, Chairman INACHAM (Indonesia Chamber of Commerce in China), Ekonom, Faisal Basri, dan Sofjan Wanandi, pengusaha/Staf Ahli Koordinator Presiden RI. 

"Mari kita hadiri diskusi tersebut untuk mengetahui lebih lanjut dampak ekonomi setelah isu SARA, intoleransi, dan radikalisme merebak di Indonesia," katanya pula. (Ant)