PKBI: Keluarga Bertanggung Jawab, Turunkan Angka Kematian Ibu

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Tepat di hari ulang tahun yang ke -58, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menyelenggarakan seminar bertajuk ”Pemenuhan SRHR dalam Mewujudkan Keluarga Bertanggung Jawab” pada hari Rabu (23/12) idi Aula Wisma PKBI, Jakarta Selatan.

Acara ini dilakukan untuk menjawab tantangan yang diakibatkan program KB belum memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi masyarakat secara komprehensif.

Direktur Eksekuti PKBI, Chatarina Wahyurini, mengatakan, KB merupakan program yang penting untuk mendorong terwujudnya keluarga yang bertanggungjawab. Ini juga menjadi oase  menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan dan kependudukan di Indonesia, salah satunya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI).

“Berdirinya PKBI pada 23 Desenber 1975 dilatarbelakangi oleh keprihatinan para pendiri (tokoh masyarakat) terhadap tingginya angka kematian ini di Indonesia. Sebagai pelopor gerakan KB di Indonesia, PKBI sejak awal sudah fokus untuk menurunkan AKI. Memang bukan pekerjaan yang mudah, perlu dukungan besar dari berbagai elemen, terutama paritisipasi masyarakat,” kata dia.

“Program KB mendorong masyarakat untuk menananmkan falsafah keluarga bertanggungjawab yang meliputi dimensi kelahiran, pendidikan,kesehatan,kesejahteraan, dan masa depan. Jadi KB bukan hanya berarti pada pembatasan kelahiran,” dia menambahkan.

Sebelumnya, AKI  di Indonesia merupakan yang tertinggal di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Sesuai dengan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, terjadi tren peningkatan  menjadi 359/100.000 kelahiran, yang sebelumnya pada SDKI 2007 didapatkan data 22/100.000 kelahiran. Hal ini merupakan rapor merah bagi kualitas kesehatan ibu yang akan berpengaruh pada kesehatan bayi dan balita di Indonesia.

Selain itu, kata dia, Indonesia juga tidak mencapai target Millenium Development Goals (MDG’S), mengingat AKI Ibu terus meningkat setiap tahun.

Sementara itu, Pengurus Nasional PKBI, Sasanto Wibisono Sarwono, mengatakan dari putaran pertama Performance Monitoring and Accountabilty (PMA) 2015/Indonesia, mendemonstrasikan bahwa pelayanan KB tertinggal. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjarangkan dan membatasi kelahiran, pada tahun 2015, tercatat bahwa terdapat 15,3 persen pasangan usia subur yang tak terlayani (unmet need KB), padahal SDKI 2012 mencatat angka unmet need KB hanya 11,4 persen.

Melihat kendisi tersebut, kata dia, PKBI akan semakin bergerak untuk menggencarkan program KB kembali demi menciptakan generasi yang sejahtera.

Hal ini dilakukan dengan mendukung program “Kampung KB”, dalam rangka pemenuhan kebutuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi  (HKSR) berbasis gerakan masyarakat.

“Seluruh klinik PKBI akan berperan aktif dalam memantau efek samping kontrasepsi, khususnya kontrasepsi jangka panjang, dan kegagalan KB. Selain itu, seluruh klinik PKBI secara bertahap menyediakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi komprehensif dengan konseling, termasuk melayani mereka yang HKSR-nya terpinggirkan dan belum terlayani dengan baik,” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari