Plt Gubernur DKI-SKPD Raker di Kereta Wisata, Apa yang Dibahas?

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono menggelar rapat kerja bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dalam kereta wisata dari Jakarta menuju Daerah Istimewa Yogyakarta, hari Sabtu (14/1).

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan ada beberapa isu yang dibahas dan dibagi dalam empat bidang asisten yang harus memaparkan program krusial yang harus ditangani oleh Pemprov DKI. Keempatnya yaitu bidang pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan, masyarakat dan perekonomian.

Di bidang Kesejahteraan Rakyat, isu yang dibahas mengenai penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan sekolah asrama di Jakarta Islamic Centre (JIC).

Kemudian di bidang Perekonomian, fokus pembicaraan mengenai kendala pembebasan lahan untuk kepentingan umum seperti pembangunan Mass Rapid Transit (MRT).

“Kami untung sekali punya Keppres bahwa kalau ada kesulitan dalam pembebasan tanah, maka jalan terakhir adalah konsinyasi. Kalau ada kesulitan dalam sengketa, ada ketidakjelasan kepemilikan atau tidak cocok harga makan ini kami konsinyasi,” kata Saefullah seperti yang dikutip dari beritajakarta.com pada hari Sabtu (14/1).

Konsinyasi dilakukan ketika tidak ada kesepakatan harga antara Pemerintah dan tanah masyarakat yang akan dibebaskan. Sistem konsinyasi tersebut yaitu Pemda menitipkan uang ganti rugi kepada pengadilan. Kemudian, warga yang merasa memiliki tanah tersebut akan berhadapan dengan pengadilan.

Kemudian, asisten di bidang Lingkungan Hidup membahas upaya percepatan pembuatan Peraturan Gubernur mengenai perhimpunan penghuni rumah susun (PPRS) dan penataan ruang.

Menurutnya, saat ini masih ada 13.000 izin yang masih tertahan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Kami berharap evaluasi di 2017 tuntas dan berpihak kepada masyarakat. Kalau memang dulu peruntukannya sudah kuning untuk perumahan, jangan dijauhkan. Kalau yang industri, kasih industri supaya dia bisa usaha,” kata dia.

Saefullah menambahkan yang paling menonjol adalah mengenai manajemen syahbandar karena kewenangannya ada di Kementerian Perhubungan. Rencanannya akan dibuat induk pelabuhan.

"Sehingga nanti untuk transportasi ke Kepulauan Seribu tidak menumpuk di Muara Baru saja. Mulai dari ujung barat Jakarta, Muara Baru, kemudian Tanjung Pasir, Ancol, PLTGU dan di Marunda juga harus ada. Jadi seluruh muara di Jakarta akan ada pelabuhan," kata dia.

Rapat kerja yang dilakukan di kereta wisata ini diikuti oleh Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, Bambang Sugiyono, Sekretaris Daerah, Saefullah, Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Oswar Mungkasa, Deputi Gubernur bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman, Syahrul Effendi, serta Deputi Gubernur bidang Indagtrans, Sutanto Soehodho.

Selain itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Agus Suradika, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik, Dian Ekowati, serta Kepala Biro KDH KLN, Mawardi.

Kemudian, Asisten bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Gamal Sinurat, Asisten bidang Kesejahteraan Masyarakat, Fatahillah, serta Asisten bidang Perekonomian, Franky Mangatas. (beritajakarta.com)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum