PM Israel Menolak Proposal Gencatan Senjata Hamas

YERUSALEM, SATUHARAPAN.COM-Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menolak rencana yang diajukan oleh Hamas untuk melakukan gencatan senjata multi-tahap dan pembebasan sandera, yang secara efektif akan membuat kelompok militan Palestina itu tetap berkuasa.

Netanyahu melontarkan komentar tersebut pada hari Rabu (7/2) tak lama setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang sedang berkunjung, Antony Blinken, yang telah melakukan perjalanan ke wilayah tersebut dengan harapan mendapatkan perjanjian gencatan senjata.

Ketika perang memasuki bulan kelima, Hamas melakukan perlawanan keras di seluruh wilayah yang dilanda perang. Netanyahu berjanji untuk terus melancarkan serangan militer Israel di Gaza sampai mencapai “kemenangan mutlak,” dan menambahkan bahwa operasi tersebut akan berlangsung berbulan-bulan, bukan bertahun-tahun.

Militer Israel sejauh ini telah memerintahkan warga Palestina untuk mengevakuasi dua pertiga wilayah kecil di pesisir tersebut. Banyak pengungsi yang tinggal di tenda-tenda kumuh di dekat perbatasan selatan Gaza dengan Mesir dan di tempat penampungan yang dikelola PBB. Seperempat penduduk Gaza menderita kelaparan.

Perang dimulai dengan serangan Hamas pada 7 Oktober ke Israel, di mana militan membunuh sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menculik sekitar 250 orang. Hamas masih menyandera lebih dari 130 orang, tetapi sekitar 30 di antaranya diyakini tewas.

Akan Jadi Bencana

Sementara itu, utusan utama PBB untuk Timur Tengah memperingatkan konsekuensi “bencana” dari serangan Israel ke kota Rafah di Gaza selatan, yang akan memutus satu-satunya titik masuk bantuan kemanusiaan.

Tor Wennesland mengatakan pada konferensi pers PBB bahwa diskusi intensif sedang berlangsung antara Israel dan Mesir mengenai apa yang bisa dilakukan di sepanjang Koridor Philadelphia, zona penyangga kecil di perbatasan Gaza dengan Mesir. Koridor ini didemiliterisasi berdasarkan ketentuan perjanjian perdamaian Israel-Mesir tahun 1979.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bulan lalu bahwa Hamas terus menyelundupkan senjata ke bawah perbatasan, sebuah klaim yang dibantah keras oleh Mesir, dan bahwa perang tidak dapat berakhir “sampai kita menutup pelanggaran ini,” mengacu pada koridor tersebut.

Wennesland mengatakan dia tidak melihat jalan keluar dari perselisihan ini selain mengajak kedua pihak untuk duduk dan berbicara, dan menambahkan bahwa dia yakin masalah ini ada dalam agenda kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, baru-baru ini ke Kairo dan pembicaraan terkini di Israel.

Koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah mengatakan kesepakatan apa pun mengenai gencatan senjata abadi di Gaza “akan sangat sulit untuk dicapai” karena banyaknya rincian dan pengaturan yang harus diselesaikan.

Wennesland mengatakan dia akan berbicara dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dan anggota tetap Dewan Keamanan di New York dan kemudian pergi ke Washington untuk bertemu dengan para pejabat AS mengenai “bagaimana kita dapat menemukan jalan keluar dari krisis ini” dan mengatasi hambatan serius dalam upaya untuk mengatasi krisis ini.

Blinke: Korban Warga Sipil Terlalu Tinggi

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan jumlah korban akibat serangan militer Israel terhadap warga sipil Gaza masih “terlalu tinggi.”

Blinken melontarkan komentar tersebut pada hari Rabu ketika dia berada di wilayah tersebut untuk berusaha menengahi gencatan senjata yang akan menghentikan pertempuran.

Blinken mengatakan serangan Israel, yang diluncurkan sebagai tanggapan atas serangan lintas batas Hamas yang mematikan pada 7 Oktober, “sepenuhnya dapat dibenarkan.”

Namun dia menyatakan keprihatinannya mengenai dampak serangan terhadap warga sipil Gaza. Ribuan warga sipil tewas dalam pertempuran tersebut, dan serangan tersebut telah membuat ratusan ribu orang mengungsi dari rumah mereka dan menyebabkan krisis kemanusiaan.

“Seperti yang saya katakan kepada perdana menteri dan pejabat Israel lainnya, jumlah korban harian yang terus ditimbulkan oleh operasi militernya terhadap warga sipil yang tidak bersalah masih terlalu tinggi,” kata Blinken. (AP)

Editor : Sabar Subekti