PM Israel Setuju Rencana Operasi Rafah, Pembicaraan Gencatan Senjata Berlanjut

YERUSALEM, SATUHARAPAN.COM-Meskipun menyebut tuntutan terbaru Hamas untuk kesepakatan pembebasan sandera “tidak masuk akal,” Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan pada hari Jumat (16/3) bahwa Israel akan mengirim delegasi ke Qatar untuk melanjutkan pembicaraan mengenai potensi gencatan senjata “setelah kabinet keamanan membahas posisi Israel.”

Pada saat yang sama, kantor Netanyahu mengatakan dia telah menyetujui rencana operasional militer untuk serangan di kota Rafah di Gaza selatan – sebuah tongkat yang terus dipegang Yerusalem atas kelompok teror tersebut dalam upaya untuk mencapai pembebasan sandera.

Israel mengatakan, Rafah, tempat empat batalyon Hamas dikerahkan, tetap menjadi benteng besar terakhir Hamas di Jalur Gaza setelah pasukan pertahanan Israel (IDF) beroperasi di utara dan tengah wilayah kantong Palestina. Dikatakan bahwa serangan di sana diperlukan untuk mencapai tujuan perang dan ini bukan pertanyaan tentang “jika” tetapi “kapan.”

Rencana tersebut telah menimbulkan kekhawatiran besar di komunitas internasional, termasuk dari Amerika Serikat dan Mesir, karena Rafah kini menampung lebih dari satu juta pengungsi Palestina dari wilayah lain di Gaza. Israel mengatakan pihaknya membuat rencana untuk mengevakuasi dan melindungi warga sipil sebagai bagian dari rencana ofensifnya.

Tuntutan Hamas Tidak Masuk Akal

Setelah rapat kabinet perang pada hari Jumat (15/3), perdana menteri menolak proposal terbaru yang diajukan oleh Hamas, dengan mengatakan bahwa tuntutan mereka “masih tidak masuk akal.” Israel dan Hamas telah berjuang untuk mencapai kesepakatan selama beberapaqpekan karena kedua belah pihak saling menuduh melakukan sabotase terhadap perundingan dan membuat tuntutan yang tidak masuk akal. Israel terus menyatakan bahwa mereka tidak akan menyetujui perjanjian apa pun yang mencakup penghentian perang secara permanen, dengan Hamas masih berkuasa.

Menurut proposal yang dilihat oleh Reuters, Hamas menyarankan dalam proposal terbarunya bahwa pembebasan awal warga Israel mencakup perempuan, anak-anak, orang tua dan sandera yang sakit, sebagai imbalan atas pembebasan 700-1.000 tahanan Palestina. Pembebasan “perekrutan perempuan” Israel juga disertakan.

Hamas mengusulkan gencatan senjata permanen dan batas waktu penarikan Israel dari Gaza akan disepakati setelah tahap pertama.

Kelompok tersebut mengatakan semua tahanan dari kedua belah pihak akan dibebaskan pada tahap kedua dari rencana tersebut.

Pada bulan Februari, Hamas menerima rancangan proposal dari perundingan gencatan senjata Gaza di Paris yang mencakup jeda 40 hari dalam semua operasi militer dan pertukaran tahanan Palestina dengan sandera Israel dengan rasio 10 banding satu – rasio yang mirip dengan proposal gencatan senjata baru.

Pembicaraan tampaknya gagal akhir pekan lalu karena Hamas terus menuntut agar Israel mengakhiri perang dan menarik semua pasukan di Gaza, dibandingkan dengan jeda enam pekan dan penarikan sebagian yang telah disetujui oleh Yerusalem.

Israel setuju untuk mengadakan perundingan berdasarkan proposal Paris namun menekankan bahwa penghentian pertempuran hanya bersifat sementara, dan berkomitmen pada tujuan lamanya untuk tidak mengakhiri perang sampai Hamas dihancurkan.

Namun harapan meningkat dalam beberapa hari terakhir, ketika seorang diplomat senior Arab mengatakan kepada The Times of Israel awal pekan ini bahwa perundingan mengalami kemajuan setelah Qatar memberikan tekanan besar pada Hamas untuk melunakkan tuntutannya, dan memperingatkan bahwa para pemimpinnya yang berada di Doha dapat dideportasi jika mereka melakukan hal tersebut, tidak menyesuaikan pendekatan mereka dalam negosiasi.

Pada Kamis (14/3) malam, Hamas mengatakan pihaknya menyampaikan kepada para mediator sebuah visi komprehensif mengenai gencatan senjata yang didasarkan pada penghentian apa yang disebutnya agresi Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, memberikan bantuan dan pertolongan, memulangkan warga Gaza yang terlantar ke rumah mereka dan menarik pasukan Israel.

Seorang pejabat senior Israel mengatakan kepada situs berita Walla bahwa tuntutan Hamas masih terlalu tinggi, tetapi “ada sesuatu yang harus diselesaikan.”

Pada hari Jumat, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan tanggapan Hamas “dalam batas-batas kesepakatan yang telah kami kerjakan selama beberapa bulan.”

“Fakta bahwa ada delegasi lain yang menuju ke Doha… fakta bahwa proposal ini sudah ada, dan ada pembicaraan mengenai hal itu, itu semua bagus,” kata Kirby saat konferensi pers. “Ini adalah inti dari kesepakatan yang telah kita bicarakan,” Kirby mengulangi.

Kirby mengatakan AS tidak akan mengirim delegasi ke pertemuan berikutnya antara para perunding di Doha namun pemerintah tetap terlibat dalam masalah ini.

“Kami sangat optimis bahwa segala sesuatunya bergerak ke arah yang baik, namun bukan berarti hal tersebut sudah selesai, dan kami harus terus mempertahankan kondisi ini sampai akhir,” tambahnya.

Perang dimulai pada tanggal 7 Oktober dengan serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel di mana teroris mengamuk di wilayah selatan, membunuh sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menculik 253 orang.

Dipercayai bahwa 130 sandera masih berada di Gaza – tidak semuanya hidup – setelah 105 warga sipil dibebaskan dari tawanan Hamas selama gencatan senjata selama seminggu pada akhir November. Dua warga sipil lainnya dan dua jenazah tentara Israel telah ditahan oleh Hamas sejak sebelum perang.

Sementara itu, kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza mengklaim bahwa lebih dari 31.000 warga Palestina telah dibunuh oleh Israel dalam perang tersebut. Jumlah tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen dan diyakini mencakup kelompok bersenjata Hamas dan warga sipil, beberapa di antaranya tewas akibat salah tembak roket yang dilakukan kelompok teror tersebut. IDF mengatakan mereka telah membunuh lebih dari 13.000 anggota teror di Gaza, selain sekitar 1.000 orang yang terbunuh di wilayah Israel pada dan segera setelah tanggal 7 Oktober. (dengan ToI)

Editor : Sabar Subekti