PM Lebanon Mundur, Reformasi Makin Tidak Jelas

BEIRUT, SATUHARAPAN.COM-Perdana menteri Lebanon yang ditunjuk sebulan lalu mengundurkan diri pada hari Sabtu (26/9) di tengah kebuntuan politik atas pembentukan pemerintah. Ini memberikan pukulan bagi upaya Presiden Prancis, Emmanuel Macron, untuk membantu negara itu mengatasi krisis dalam kebuntuan politik.

Pengumuman yang disampaikan Mustapha Adib setelah dia bertemu Presiden Michel Aoun, dan mengatakan kepada wartawan bahwa dia mundur sebagai Perdana Menteri.

Pemimpin Prancis telah mendesak politisi Lebanon untuk membentuk kabinet yang terdiri dari para spesialis independen yang dapat bekerja untuk melakukan reformasi mendesak untuk mengeluarkan Lebanon dari krisis ekonomi dan keuangan yang diperburuk oleh ledakan pada 4 Agustus di pelabuhan Beirut.

Sementara itu, politisi Muslim Sunni terkemuka, Saad Al-Hariri, mengatakan pada hari Sabtu bahwa siapa pun yang merayakan kegagalan inisiatif Prancis untuk membuat para pemimpin Lebanon yang rapuh membentuk pemerintahan baru akan menyesal karena menyia-nyiakan kesempatan itu.

“Kami mengatakan kepada mereka yang bertepuk tangan atas runtuhnya inisiatif Presiden Prancis, Emmanuel Macron, hari ini, bahwa Anda akan gigit jari dalam penyesalan," katanya dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah Independen

Sementara itu, Samir Geagea, Ketua Partai Pasukan Lebanon, dalam pernyataannya mengatakan: “Setiap dana talangan hanya dapat dipikirkan dengan pemerintah yang benar-benar independen. Adapun penunjukan menteri dari faksi kelompok yang berkuasa, itu membuktikan kegagalannya dan membawa negara ke arah yang dituju. "

Mantan menteri, Mayjen Ashraf Rifi, juga mengatakan bahwa, “Adib, yang memerangi mafia senjata dan korupsi selama sebulan, keluar dengan kepala tegak dan tidak ikut serta menipu orang Lebanon dengan sebutan pemerintah untuk menguji pelaku eksperimen.”

“Celakalah semua orang yang berkontribusi pada peringanan hukuman dan kelangsungan sistem persenjataan dan korupsi. Tidak ada lagi plafon di Lebanon di bawah plafon yang ditempel Mustafa Adib,” kata Rifi.

Kelompok Hizbullah dan Amal 

Upaya Adib yang didukung Prancis, telah menemui banyak hambatan, setelah kelompok utama Syiah di negara itu, Gerakan Hizbullah dan kelompok Amal, bersikeras untuk mempertahankan jabatan kementerian keuangan utama dari mereka. Desakan mereka muncul setelah pemerintah AS menjatuhkan sanksi pada dua politisi senior yang dekat dengan Hizbullah, termasuk mantan menteri keuangan.

Kedua kelompok tersebut juga bersikeras untuk menunjuk menteri dari Syiah di kabinet baru dan keberatan dengan cara Adib membentuk pemerintahan, tanpa berkonsultasi dengan mereka.

Setelah pertemuan singkat dengan Aoun pada hari Sabtu, Adib mengatakan dia mundur karena kabinet yang ingin dia bentuk "pasti akan gagal" dan dia ingin melindungi persatuan nasional.

Krisis Ekonomi

Lebanon, bekas protektorat Prancis, terperosok ke dalam krisis ekonomi dan keuangan terburuk negara itu dalam sejarah modernnya. Negara gagal membayar kembali utangnya untuk pertama kalinya pada bulan Maret, dan mata uang lokal telah runtuh, yang menyebabkan hiperinflasi dan melonjaknya kemiskinan dan pengangguran.

Krisis ini diperburuk oleh ledakan pada 4 Agustus di pelabuhan Beirut yang disebabkan oleh ledakan ribuan ton amonium nitrat. Ini menewaskan hampir 200 orang, melukai ribuan orang dan menyebabkan kerugian bernilai miliaran dolar.

Negara ini sangat membutuhkan bantuan keuangan, tetapi Prancis dan lembaga kekuatan internasional lainnya telah menolak untuk memberikan bantuan sebelum reformasi serius dilakukan. Krisis ini sebagian besar disebabkan oleh korupsi sistematis dan salah urus selama beberapa dekade oleh kelas penguasa Lebanon.

Pemimpin Prancis menggambarkan inisiatifnya, yang mencakup peta jalan dan jadwal reformasi, sebagai "kesempatan terakhir untuk sistem ini".

Pengunduran diri Adib terjadi beberapa hari setelah Aoun sendiri secara blak-blakan mengatakan kepada wartawan bahwa Lebanon akan menuju "neraka" jika pemerintahan baru tidak segera dibentuk.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, dia mengkritik sekutu politiknya, kelompok Syiah Hizbullah dan kelompok Amal, karena bersikeras mempertahankan portofolio kementerian keuangan dalam pemerintahan baru, tetapi juga mengkritik Adib karena berusaha membentuk pemerintahan dan memaksakan nama untuk posisi kabinet tanpa berkonsultasi dengan blok di  parlemen. (AP/Reuters)

Editor : Sabar Subekti