PM Malaysia Akan Bubarkan Parlemen, Gelar Pemilu Bulan November

KUALA LUMPUR, SATUHARAPAN.COM-Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, mengumumkan bahwa Parlemen dibubarkan pada Senin (10/10), membuka jalan bagi pemilihan umum yang diperkirakan akan diadakan pada awal bulan November.

Pemilihan itu dilakukan sembilan bulan sebelum masa jabatan Parlemen berakhir, menyusul seruan untuk jajak pendapat awal dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu  (UMNO) milik Ismail. UMNO, partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa, bermusuhan dengan sekutunya dan bertujuan untuk meraih kemenangan besar sendiri.

Ismail mengatakan dia bertemu hari Minggu (9/10) dengan Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, yang menyetujui pembubaran. Dia mengatakan dia memutuskan untuk mengadakan jajak pendapat awal untuk melawan kritik atas legitimasi pemerintahannya, yang ketiga sejak Pemilu 2018.

“Dengan pengumuman ini, amanah akan dikembalikan kepada rakyat. Amanat rakyat adalah penawar yang ampuh” untuk menciptakan pemerintahan yang kokoh dan stabil, kata Ismail dalam pengumuman yang disiarkan televisi.

Komisi Pemilihan diharapkan bertemu dalam sepekan untuk mengumumkan tanggal pemungutan suara, yang harus diadakan dalam waktu 60 hari sejak pembubaran Parlemen.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh istana, Sultan Abdullah menyuarakan harapan agar pemilihan dapat dilakukan dengan cepat karena musim penghujan akhir tahun yang dimulai pertengahan November sering membawa banjir yang menghancurkan. Raja, yang berangkat Minggu malam untuk kunjungan ke London, mengatakan dia tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan Ismail sehingga orang bisa memilih pemerintahan yang stabil.

Sekutu UMNO di pemerintahan dan partai-partai oposisi telah memprotes rencana pemilihan umum selama musim hujan, yang tahun lalu menewaskan lebih dari 50 orang dan membuat ribuan orang mengungsi. Tetapi para pemimpin tertinggi UMNO baru-baru ini memutuskan bahwa pemungutan suara harus diadakan tahun ini agar UMNO dapat memanfaatkan dukungan pemilih etnis Melayu, sebuah oposisi yang berantakan dan sebelum pelemahan ekonomi yang diperirakan tahun depan.

“Ismail Sabri telah menyerah pada tekanan oleh partainya UMNO, menjalani masa jabatan terpendek sebagai PM, dan memasuki negara itu ke dalam Pemilu selama musim banjir monsun yang berbahaya,” kata Bridget Welsh, pakar Asia Tenggara dari Universitas Nottingham Malaysia.

“UMNO percaya itu memiliki keuntungan dengan jajak pendapat awal dan telah mempertahankan tekanan karena mereka berharap untuk kembali berkuasa sebagai partai dominan,” katanya.

UMNO memimpin Malaysia sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957, tetapi dijatuhkan pada pemilihan 2018 oleh skandal keuangan bernilai miliaran dolar yang membuat mantan Perdana Menteri Najib Razak dipenjara selama 12 tahun karena korupsi. Presiden partai saat ini Ahmad Zahid Hamidi juga diadili karena korupsi.

UMNO kembali berkuasa pada Maret 2020 sebagai bagian dari pemerintahan koalisi mayoritas Muslim setelah aliansi reformis yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad runtuh karena pembelotan.

Pemerintah baru tidak stabil karena mayoritas tipis di Parlemen, dan Perdana Menteri saat itu Muhyiddin Yassin terpaksa mengundurkan diri 17 bulan kemudian setelah beberapa anggota parlemen UMNO menarik dukungan untuknya.

Ismail, yang merupakan wakil Muhyiddin, diangkat oleh raja pada Agustus 2021 untuk mengambil alih kepemimpinan, mengembalikan jabatan perdana menteri ke UMNO. Tetapi UMNO tetap berselisih dengan Partai Bersatu pimpinan Muhyiddin dan sekutu Islam lainnya, yang semuanya bersaing untuk mendapatkan dukungan dari Muslim etnis Melayu yang mencakup lebih dari 60% dari 33 juta penduduk Malaysia.

Dalam pidatonya hari Senin, Ismail juga menyerukan pembubaran majelis negara untuk memungkinkan pemilihan negara diadakan pada waktu yang sama. Tiga negara bagian yang dikelola UMNO akan mengikutinya tetapi enam negara bagian lain yang dikendalikan oleh oposisi dan partai sekutu di pemerintahan Ismail mengatakan mereka akan menunggu sampai tahun depan. Empat dari 13 negara bagian di negara itu telah mengadakan pemungutan suara sebelumnya.

Tidak seperti pada tahun 2018, ketika oposisi bersatu di bawah Mahathir, UMNO percaya bahwa mereka memiliki keunggulan dengan oposisi yang terfragmentasi. Aliansi Harapan pimpinan oposisi Anwar Ibrahim, yang memenangkan jajak pendapat 2018, adalah pesaing utama tetapi tanpa dukungan Mahathir. Mahathir telah membentuk partai Melayunya sendiri, dan sejumlah partai kecil lainnya juga telah muncul. (AP)

Editor : Sabar Subekti