PM Malaysia Sedang Membahas Kemungkinan Merombak Kabinet

KUALA LUMPUR, SATUHARAPAN.COM-Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, berencana melakukan perombakan kabinet dalam upaya untuk menenangkan sekutu utama yang mengancam menarik dukungan pada koalisi yang berkuasa, kata tiga sumber pada hari Senin (19/10).

Muhyiddin menghadapi tantangan sebagai perdana menteri dari pemimpin oposisi Anwar Ibrahim, yang pekan lalu bertemu raja Malaysia dalam upaya untuk membuktikan bahwa dia mendapat dukungan mayoritas dari anggota parlemen, termasuk dari kalangan pemerintah, untuk membentuk pemerintahan baru.

Perdana menteri sejak itu melakukan diskusi dengan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai terbesar dalam koalisinya, untuk merundingkan persyaratan baru termasuk posisi di kabinet yang lebih menonjol untuk partai tersebut, kata sumber yang dekat dengan pemerintah dan UMNO.

Terobosan dari pembicaraan itu dapat membatalkan tawaran jabatan perdana menteri kepada Anwar. Namun Muhyiddin masih bergantung pada mayoritas 222 kursi parlemen sementara dia bergulat dengan ekonomi yang terpukul oleh virus corona dan lonjakan infeksi baru.

“UMNO sedang bernegosiasi dan itu menunjukkan bahwa mereka tidak siap keluar dari koalisi,” kata salah satu sumber.

Sumber lain di UMNO mengatakan, partainya ingin lebih banyak berperan dalam memutuskan siapa yang diangkat ke kabinet dan portofolio apa yang akan mereka pegang. Sumber meminta untuk tidak disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang untuk berbicara dengan media.

Kedua partai juga mendiskusikan daerah pemilihan mana yang akan mereka rebut dalam pemilihan umum, meskipun pemilihan masih cukup lama. Pemilu tidak akan berlangsung hingga 2023, tetapi beberapa orang di pemerintahan telah mendorong pemilihan awal untuk memenangkan mandat yang lebih kuat. Pihak Muhyiddin dan UMNO belum menanggapi permintaan komentar.

UMNO dan Isu Korupsi

UMNO kalah dalam pemilu tahun 2018, kekalahan pertamanya sejak kemerdekaan lebih dari 60 tahun lalu, di tengah kemarahan rakyat atas dugaan korupsi yang merajalela. Tetapi kembali berkuasa pada bulan Maret ketika bersekutu dengan Muhyiddin setelah runtuhnya pemerintahan Mahathir Mohamad. Anggota UMNO sejak itu menolak keras menjadi nomor dua di bawah Partai Bersatu-nya Muhyiddin yang lebih kecil, kata sumber koalisi.

Spekulasi merebak bahwa anggota parlemen UMNO yang menghadapi tuduhan korupsi berada di balik tawaran kepada Anwar. Pada hari Minggu (18/10), UMNO membantah bahwa presidennya, Ahmad Zahid Hamidi, dan mantan pemimpinnya, Najib Razak, telah menandatangani surat yang menarik dukungan untuk Muhyiddin dan malah mendukung Anwar.

Najib dinyatakan bersalah pada bulan Juli dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Dia telah mengajukan banding atas putusan tersebut dan dibebaskan dengan jaminan, tetapi menghadapi tiga pengadilan korupsi lainnya. Zahid juga berada dalam proses hukum korupsi.

Anwar menepis rumor tersebut pekan lalu sebagai "tidak relevan dan tidak bertanggung jawab", dan mengatakan tidak ada ruang untuk memutuskan kesepakatan dengan individu untuk mendapatkan dukungan. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti