PM Mesir Diberi Wewenang Menggunakan Kekuatan Militer, Luar Negeri Mengecam

KAIRO, SATUHARAPAN.COM – Menteri Luar Negeri Mesir, Nabil Fahmi, mendesak para pihak untuk menahan diri dan tidak menghasut  penggunaan kekerasan. Dia mengatakan hal itu berkaitan dengan bentrokasn yang terus terjadi sejak Jumat hingga Minggu kemarin di Kairo dan sejumlah kota penting lainnya di Mesir.

Sedikitnya 70 orang meninggal akibat bentrokan. Pada hari Sabtu (27/) pendukung presiden terguling, Mohammed Morsi, bentrok dengan pasukan keamanan, namun ribuan orang terus menduduki sebuah masjid kota di Nasr City.

Sementara itu, Presiden sementara Mesir, Adly Mansour, secara resmi telah memberikan izin kepada Perdana Menteri untuk  menggunakan kekuatan militer untuk menangkap warga sipil yang dinilai melanggar.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Mohammed Ibrahim, berulang kali mendesak agar kamp-kamp demonstrasi di sekitar masjid di Rabaa al-Adawiya segera dibubarkan. Di kawasan ini pendukung Mohammed Morsi berkumpul sejak tokoh mereka digulingkan pada 3 Juli lalu.

Sampai hari Minggu bentrokan juga terjadi, dan meluas di daerah lain seperti Kafr el-Zayat, Port Said, Alexabdria dan semenanjung Sinai. Di tempat terakhir ini disebutkan 10 orang dari kelompok Islamist tewas.

Tekanan Luar Negeri

Pihak pemerintah membantah pasukan keamanan menembakkan peluru tajam pada hari Sabtu. Yang disebutkan adalah menembakkan  gas air mata. Namun pihak demonstrasi menuding digunakannya peluru tajam.

Imam Besar Al-Azhar yang merupakan otoritas tertinggi Muslim Sunni di Mesir menyerukan dilakukannya penyelidikan. Sementara Wakil Presiden, Mohammed ElBaradei, mengatakan bahwa kekerasan yang berlebihan telah digunakan.

Situasi di Mesir telah mendorong tekanan dari luar negeri, khususnya untuk menghentikan kekerasan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, mengutuk kekerasan itu dan meminta pihak berwenang Mesir untuk "menghormati hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi".

Ketegangan di  Masjid

Kabar bahwa Perdana Menteri, Hazem al-Beblawi, sekarang memiliki hak untuk menggunakan kekuatan militer untuk menangkap warga sipil telah menambah situasi tegang di kalangan Ikhwanul Muslimin.

Namun demikian, para pendukung Morsi itu menyatakan tidak akan mundur dari tuntutan, yaitu agar Morsi dikembalikan kedudukannya. Mereka masih bertahan di sekitar masjid kota Kairo.

Peneliti Human Rights Watch, Priyanka Motaparthy, yang melihat beberapa korban pada hari Sabtu, mengatakan, pihaknya prihatin tentang apa yang mungkin terjadi jika pasukan keamanan bergerak membersihkan lokasi protes. "Kami sangat  takut dengan konsekuensi yang akan terjadi," katanya. (bbc.co.uk / aljazeera.com)

Editor : Sabar Subekti