PM Tunisia Mengundurkan Diri di Tengah Krisis Politik

TUNIS, SATUHARAPAN.COM-Perdana Menteri Tunisia, Elyes Fakhfakh, mengundurkan diri pada hari Rabu (15/7), dan menjerumuskan negara itu ke dalam krisis politik ketika negara itu mencoba menghadapi dampak ekonomi dari pandemi virus corona.

Fakhfakh menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden Kais Saied, menurut pernyataan pemerintah. Sumber-sumber politik mengatakan bahwa Saied memintanya untuk melakukan hal itu ketika situasi di parlemen berusaha menggulingkan perdana menteri atas dugaan konflik kepentingan.

Saied sekarang harus memilih kandidat baru untuk perdana menteri, tetapi parlemen sangat terfragmentasi di antara partai-partai yang saling saingan dan kegagalan untuk membangun koalisi, akan memicu pemilihan.

Runtuhnya pemerintahan Fakhfakh kurang dari lima bulan setelah dibentuk akan lebih lanjut menunda reformasi ekonomi yang mendesak dan mempersulit upaya untuk menangani lonjakan baru dalam kasus virus corona, setelah Tunisia mengatasi gelombang pertama wabah.

Krisis Ekonomi

Negara-negara Barat memuji Tunisia untuk transisi politik yang relatif sukses ke demokrasi sejak revolusi 2011 yang mengakhiri dekade pemerintahan otokratis, meskipun terjadi krisis periodik, tetapi banyak warga Tunisia sangat frustrasi.

Sejak revolusi, ekonomi mengalami stagnasi, standar hidup telah menurun dan layanan publik memburuk. Sementara itu, partai-partai politik sering tampak lebih fokus untuk tetap berkuasa daripada menangani daftar panjang masalah.

Perpecahan ideologis yang mendalam dalam pemerintahan Fakhfakh telah menyulitkannya untuk menyepakati reformasi ekonomi yang mendesak yang diminta oleh pemberi pinjaman asing untuk membawa defisit fiskal Tunisia dan utang publik ke jalur pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Pandemi juga memperburuk masalah-masalah itu. Tunisia sekarang memperkirakan ekonomi akan menyusut sebesar 6,5% tahun ini dan memperkirakan defisit setara dengan 7% dari produk domestik bruto. Negara itu telah meminta empat negara untuk menunda pembayaran utang.

Di bagian negara yang lebih miskin, protes telah tumbuh dan menuntut lebih banyak pekerjaan dan bantuan negara untuk membantu mereka mengatasi kejatuhan ekonomi, kadang-kadang menjadi penghalang ekspor oleh industri negara.

Pengaruh Partai Ennahda

Mouna Kariem, seorang profesor hukum, mengatakan Saied sekarang akan memiliki 10 hari untuk menunjuk calon perdana menteri baru yang akan memiliki waktu satu bulan untuk membentuk pemerintahan.

Pemilihan parlemen terakhir pada bulan Oktober menunjukkan tidak ada partai yang memegang lebih dari seperempat kursi, mempersulit upaya untuk membentuk pemerintahan yang stabil.

Partai terbesar, Ennahda Islamis, gagal dalam upayanya sendiri untuk membangun koalisi akhir tahun lalu. Meskipun bergabung dengan pemerintah Fakhfakh, partai tersebut telah bergulat untuk pengaruh dengan Presiden Saied.

Pengunduran diri Fakhfakh datang ketika Ennahda meminta tanda tangan untuk mosi tidak percaya pada pemerintah. Jika proses itu berhasil maka itu akan memberi Ennahda, bukan Saied, hak untuk mencalonkan perdana menteri baru.

Dorongan Ennahda untuk pemungutan suara kepercayaan dipicu oleh laporan bahwa Fakhfakh bersalah atas konflik kepentingan dengan memiliki saham di perusahaan yang telah menerima kontrak negara. Dia membantah melakukan kesalahan. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti