PM Turki: Tak Ada Rencana Jelas Hentikan Perang Suriah

ANKARA, SATUHARAPAN.COM - Perdana Menteri Turki, Ahmet Davutoglu, mengatakan bahwa Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dan masyarakat internasional tidak mempunyai rencana yang jelas untuk mengakhiri perang saudara di Suriah yang terus memburuk.

Davutoglu mengatakan hari Kamis (5/3) kepada wartawan setelah bertemu Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon. Dia mengatakan bahwa rencana PBB untuk membekukan pertempuran di Aleppo, Suriah, dan telah gagal membuat kemajuan, dan jatuh dari pendekatan yang komprehensif.

"Sayangnya, masyarakat internasional tidak memiliki rencana A sampai sekarang, dan lupakan rencana B," kata perdana menteri."Kami mendengar ada beberapa proposal namun Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional tidak memiliki strategi yang jelas mengenai krisis Suriah."

Davutoglu mengatakan bahwa Turki "mengharapkan masyarakat internasional untuk melakukan yang lebih banyak untuk menyelesaikan krisis Suriah karena hal itu adalah sumber segala kejahatan."

Utusan khusus PBB, Staffan de Mistura, pada bulan Oktober mengusulkan rencana untuk menangguhkan pertempuran di Aleppo untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan dan meletakkan dasar bagi pembicaraan damai yang lebih luas.

Wilayah Aleppo terbelah menjadi daerah yang dikuasai pemerintah dan dikuasai pemberontak, dan diguncang oleh pertempuran sengit selama beberapa hari terakhir. Hal itu memadamkan harapan bahwa upaya PBB akan membawa hasil.

Turki sendiri merupakan musuh sengit Presiden Suriah, Bashar Al-Assad. Suriah menuding Turki mendukung kelompok-kelompok bersenjata melawan rezim itu, sementara di Turki terdapat dua juta pengungsi Suriah.

Di sisi lain, Turki dikritik karena gagal untuk menindak para pejuang asing yang berbondong-bondong ke Suriah melalui negara itu. Banyak dari mereka yang bergabung dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Iraq and Syria / ISIS), namun melakukan terlalu sedikit upaya untuk menopang koalisi international melawan ISIS.

Davutoglu dalam pernyataan itu menyerang balik, dan mengatakan bahwa tidak "mudah" untuk "menilai situasi dengan duduk di New York atau di ibu kota (AS)," tapi Turki menghadapi tantangan besar yang sulit untuk diatasi.

Dia menyerukan berbagi intelijen untuk memungkinkan otoritas Turki mendeportasi calon pejuang melintasi perbatasan, dan sebaliknya menuding kelambanan PBB dalam mengupayakan kasus kejahatan perang di Suriah.

Mengenai PM Turki itu, juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menunjuk adanya kegagalan Dewan Keamanan untuk menyepakati pendekatan umum tetapi mengatakan upaya PBB untuk menghentikan kekerasan akan terus berlanjut.

Rusia, sekutu Suriah, telah memveto beberapa resolusi yang bertujuan menghukum rezim Damaskus atas kejahatan selama perang, termasuk kasus tahun lalu yang membawa Suriah ke Mahkamah Pidana Internasional untuk penyelidikan kejahatan perang. (AFP)