Polisi AS Pakai Kamera Tubuh Saat Penggeledahan-Penangkapan

WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM - Para petugas penegak hukum Amerika Serikat akan diminta untuk memakai kamera tubuh ketika menjalani surat perintah penggeledahan dan penangkapan, kata Departemen Kehakiman pada Senin (7/6).

Dengan penerapan penggunaan kamera tubuh itu, departemen kehakiman menambahkan satu langkah akuntabilitas yang diperlukan dari banyak departemen kepolisian negara bagian dan lokal di AS.

Para agen federal sebelumnya dilarang memakai kamera, sebuah kebijakan yang terkadang menciptakan ketegangan selama operasi gabungan dengan polisi negara bagian dan lokal.

Arahan baru untuk penggunaan kamera tubuh itu, yang diumumkan oleh Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco, dibuat ketika pemerintahan Presiden Joe Biden menunjukkan simpati kepada para korban kebrutalan polisi dalam beberapa kasus, seperti pembunuhan George Floyd saat dalam proses penahanan oleh polisi Minneapolis setahun lalu.

Kasus itu telah memicu aksi protes jalanan di seluruh negara bagian AS.

Para petugas dari FBI, US Marshals Service, Administrasi Penegakan Hukum untuk Kejahatan Narkoba serta Biro Pengendali Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Bahan Peledak akan diminta untuk memakai kamera dan mengaktifkannya saat memberikan surat perintah penangkapan, saat melaksanakan surat perintah penggeledahan, atau selama pra-operasi yang direncanakan.

Monaco memerintahkan para kepala layanan penegakan hukum tersebut untuk menyerahkan kebijakan penggunaan kamera tubuh untuk ditinjau dalam waktu 30 hari, termasuk rencana untuk tahap implementasi.

Dia juga meminta agar para agen federal mengetahui kebijakan yang diterapkan pada Oktober 2020 itu yang mengizinkan polisi negara bagian dan lokal untuk memakai kamera tubuh saat bertugas dalam operasi gabungan dengan agen federal.

Sebelumnya, polisi negara bagian dan lokal di AS diminta untuk mematikan kamera mereka saat bekerja dalam operasi gabungan dengan rekan-rekan federal mereka, bahkan ketika kebijakan mereka sendiri mengharuskan penggunaan kamera.

Selain itu, para jaksa federal diperintahkan untuk merancang program pelatihan untuk membantu membuat rekaman dari kamera tubuh diterima sebagai bukti di pengadilan.

Dalam memorandumnya yang mengumumkan kebijakan baru itu, Monaco mengutip pentingnya "transparansi dan akuntabilitas."

"Saya yakin bahwa kebijakan ini akan terus menimbulkan kepercayaan dan keyakinan rakyat Amerika terhadap pelayanan Departemen Kehakiman," kata Monaco. (Reuters)