Polisi Pastikan Pilkada DKI Bebas "Politik Uang"

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pihak Polda Metro Jaya memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 tidak terjadi praktik "politik uang".

“Tidak ada (politik uang). Kalau ada, pasti sudah rapat karena tim OTT (operasi tangkap tangan) sudah di mana-mana," kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan di Jakarta, hari Rabu (15/2).

Iriawan menyatakan tim OTT politik uang bentukan Polda Metro Jaya tidak menemukan aksi pembagian uang untuk memilih salah satu pasangan calon.

Mantan Kapolda Jawa Barat itu mengatakan tim OTT akan mudah menemukan oknum yang menjalankan politik uang.

Selain itu, Iriawan mengungkapkan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta yang digelar secara serentak tidak diwarnai pengerahan massa.

Iriawan mengakui pelaksanaan pilkada serentak gelombang dua itu terjadi insiden kecil pemukulan yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18 RW 07 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

“Itu kan tidak terlalu besar. Jangan terlalu dibesar-besarkan, artinya kan hanya lingkup di sekitar kelurahan saja," ujar polisi jenderal bintang dua itu.

Berdasarkan informasi, kejadian itu bermula saat petugas panitia pengawas menegur tim pemantau dari pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat karena mengenakan kemeja kotak-kotak.

Hal itu membuat tim pemantau pasangan calon nomor urut dua itu marah sehingga terjadi keributan.

Tim pemantau itu merupakan salah satu anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Andapotan Sinaga.

Selanjutnya, sekitar lima orang berpakaian kemeja kotak-kotak memukul pengurus RW setempat hingga terluka.

Aksi tersebut memancing warga lain yang berada di sekitar TPS untuk membalas tindakan pemukulan yang dilakukan lima orang itu terhadap pengurus RW.

Salah satu pemukul pengurus RW yang dianiaya warga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Cikini Jakarta Pusat lantaran terluka. (Ant)

Editor : Sotyati