Politisi PDIP Desak Rini Soemarno Penuhi Janji Nawa Cita

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-P, Aria Bima, menagih Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjabarkan roadmap kementerian yang dipimpin Rini Mariani Soemarno dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI, Kamis (28/5).

Selama beberapa kali menggelar rapat dengan Komisi VI, Kementeriani BUMN hanya memberi pemaparan kinerja BUMN, kurang menggambarkan keseluruhan sebagai penjabaran kinerja pemerintah dalam membangun Nawa Cita seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Yang disasar Kementerian BUMN itu apa? Itu yang lebih kami butuhkan. Jangan hanya bicara kinerja korporasi saja, tanpa ada penugasan-penugasan dari Kementerian terkait hal-hal yang menyangkut target program dari Kementerian (BUMN), saat ini kami butuh roadmap," kata Aria Bima, anggota Komisi VI DPR RI asal Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut PT Pembangunan Perumahan (PP) (Persero), dan Dirut PT Jasa Marga yang berlangsung di Ruang Komisi VI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (28/5).   

Padahal, kata Aria, Komisi VI membutuhkan pemaparan yang lengkap secara rinci setiap sektor di BUMN.

Aria menagih roadmap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dijanjikan Menteri Rini Soemarno beberapa bulan lalu.

"April, janji Ibu Menteri (Rini Soemarno) untuk roadmap. Kita butuh roadmap Kementerian BUMN yang merupakan turunan Nawa Cita pemerintah,” kata Aria.

Oleh karena itu, dia meminta kepada para deputi BUMN untuk segera menunjukkan roadmap yang dijanjikan Menteri Rini Soemarno. Kalau perlu, kata Aria, para deputi terus kejar jawaban Rini Soemarno terkait janjinya kepada Komisi VI DPR itu.

Pada Kamis (23/4) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memohon maaf kepada Komisi VI DPR perihal roadmap BUMN yang  belum selesai.  

“Roadmap kami sedang persiapan dan belum selesai, kami menyadari sumber daya manusia di BUMN belum cukup, sehingga dalam melakukan pembinaan 119 perusahaan dan anak perusahaan belum maksimal,” kata Rini, kala itu, saat  Rapat Kinerja Kementerian  BUMN dengan Komisi VI DPR.  

Menurutnya, dengan jumlah deputi yang sedikit membuat kinerja maksimal tidak teratasi, sehingga cakupan dan operasional belum betul-betul tercapai dengan baik. Dia mengusulkan kepada Presiden untuk mendapatkan tambahan tenaga yakni dari jajaran Eselon I dan II yakni di deputi yang mengurusi bidang teknis. 

Selain itu, penambahan deputi BUMN tersebut dapat meningkatkan program-program BUMN sehingga bisa maksimal. Selanjutnya, akan dilakukan analisa terhadap deputi yang telah ada.

Faktor lain yang menyebabkan belum terselesaikannya roadmap tersebut yakni adanya persaingan BUMN karena dia sering mendapati antar perusahaan BUMN masih didapati kurangnya komunikasi.

"Komunikasi antar BUMN perlu ditigkatkan," kata Rini.  

Contoh paling terasa adanya kurang komunikasi antar BUMN, seperti terjadi antara Perusahaan Gas Negara (PGN), Pertamina dan Pupuk Indonesia. Bedanya pembelian harga gas menjadi kendala ketiga perusahaan ini.

Rini mengakui dalam penggunaan itu memang tergantung ladang garapan ketiga perusahaan itu. Meski begitu, dirinya menegaskan bakal membereskan permasalahan ini.

Editor : Eben Ezer Siadari