Polri-TNI Sepakat Jaga Stabilitas Keamanan Pemilukada 2017

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sepakat menjaga stabilitas keamanan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada bulan Februari tahun 2017.

 

Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang didampingi Panglima TNI Gatot Nurmantyo menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi dengan para Panglima Komando Daerah Militer dan Kepala Kepolisian Daerah, di Istana Negara, hari Senin (24/10) siang. 

 

"Untuk itu salah satu unsur penting dalam pelaksanaan Pemilukada adalah upaya untuk menjaga stabilitas keamanan, dalam kaitan ini maka Polri dan TNI merupakan kekuatan inti didukung oleh berbagai stakeholder lainnya, termasuk media, masyarakat, civil society, tentunya kita harapkan dapat bekerja bersama-sama untuk menjaga stabilitas Kamtibmas," kata Tito dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, hari Senin (24/10).

 

Tito mengatakan, dari jajaran Polri dan TNI sudah sepakat bahwa untuk semua lini, dari atas sampai dengan ke bawah, dari pusat sampai dengan tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai dengan tingkat Babinsa, Babinkamtibmas, juga dengan Menteri Dalam Negeri, dengan Lurah, dan kepala desa sepakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas Kamtibmas.

 

Tito menegaskan, Pilkada yang akan dilaksanakan bulan Februari tahun 2017 merupakan suatu pesta demokrasi. Dia berharap dalam usia RI yang 71 tahun ini demokrasi Indonesia sudah semakin dewasa.

 

"Kita tentunya semua berharap bahwa pesta demokrasi ini betul-betul pesta untuk menggunakan hak-hak demokrasi warga, baik hak demokrasi warga untuk dipilih maupun juga untuk memilih," kata Tito.

 

Tito mengatakan, bahwa posisi Polri dalam pemilukada diposisikan sebagai posisi yang netral untuk memelihara keamanan dan stabilitas Kamtibmas. Menurut Tito, bila ada hal-hal yang terjadinya pelanggaran hukum atau pelanggaran dalam Pemilukada itu tentunya diharapkan semua dilaksanakan sesuai aturan hukum.

 

"Jadi jangan dilakukan dengan cara-cara inkonstitusional atau yang melakukan pelanggaran hukum apalagi tindakan-tindakan anarkis. Dan ini tentunya kita harus jaga bersama-sama dalam hal ini kami dari POLRI tentunya sangat berkomitmen untuk menjaga stabilitas bersama-sama dengan TNI dan seluruh stakeholder lainnya," kata Tito.

 

Senada dengan Kapolri bahwa Pilkada merupakan pesta demokrasi, pesta rakyat di mana rakyat bergembira, Gatot menegaskan bahwa TNI berpihak pada stabilitas keamanan.

 

Gatot mengatakan, TNI menyiapkan segala daya dan kekuatan yang ada untuk membackup Kepolisian Republik Indonesia apabila ada hal-hal yang berusaha untuk merusak stabilitas dan keamanan bangsa ini, yang sama-sama menjadi sorotan dunia bahwa demokrasi dan agama bagi contoh dunia.

 

"Jadi ini komitmen saya, mulai dari Sabang sampai Merauke semua Pangdam saya perintahkan untuk siaga semuanya. Dan jangan ragu-ragu kerahkan semua kekuatan, daya yang ada untuk memulihkan keamanan yang ada apabila ada yang mengganggu," kata Gatot.

 

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Koordinasi dengan para Panglima Komando Daerah Militer dan Kepala Kepolisian Daerah, di Istana Negara, hari Senin (24/10) siang. 

 

Dalam kata pengantarnya, Presiden Jokowi menyampaikan akan membahas mengenai pungutan liar (pungli) dan pilkada kepada para Pangdam dan Kapolda, serta perwira tinggi yang hadir.

 

"Siang hari ini saya ingin berbicara hanya dua hal, yang berkaitan dengan pungutan liar yang pertama, dan yang kedua yang berkaitan dengan pilkada. Hanya itu saja sebagai pengantar di awal," kata Presiden Jokowi.

 

Kata pengantar Presiden Jokowi yang sangat singkat tersebut membuat para wartawan yang biasa meliput di Istana Kepresidenan beraksi cukup beragam. Para wartawan ada yang tertawa pelan, ada juga yang terkejut heran, dan ada yang tersenyum karena pidato pengantar Presiden Jokowi dianggap terlalu singkat daripada biasanya.

 

Tampak hadir dalam Rakor tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, serta sejumlah perwira tinggi.