PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Fasilitasi Dialog Antarumat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah untuk memfasilitasi dialog intern dan antarumat beragama serta melindungi kelompok minoritas. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam catatan refleksi akhir tahun 2015 yang digelar di kantor pusat PP Muhammadiyah Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, hari Rabu (30/12).

Selain dialog, pemerintah juga diminta memperkuat kerukunan umat beragama dengan melaksanakan perundang-undangan secara konsisten, adil dan imparsial. Suasana kehidupan keagamaan yang dinilai cukup kondusif, namun potensi terjadinya ketegangan dan konflik antar umat beragama masih tinggi. Kekerasan yang terjadi di Tolikara, Singkil, dan pertentangan Sunni – Syiah merupakan bukti, bahwa toleransi yang sejati belum menjadi bagian kehidupan keagamaan di tubuh bangsa Indonesia. Sementara mengenai adanya ancaman gerakan radikal dan teroris bernuansa agama, PP Muhammadiyah menilai, Indonesia masih bisa menangkal ancaman tersebut.

PP Muhammadiyah juga menyoroti sejumlah peristiwa yang terjadi di tahun 2015 di antaranya mengenai, bidang ekonomi yang dinilai Indonesia masih mampu menjaga pertumbuhan ekonominya. Masalah kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, khususnya di Jawa dan di luar pulau Jawa harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

Catatan dalam bidang politik, PP Muhammadiyah menilai demokrasi di Indonesia relatif kondusif. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak beberapa waktu lalu berlangsung dengan damai dan lancar. Yang menjadi catatan penting adalah kegaduhan politik antarelit yang kontra-produktif serta melanggar kepatutan.

Legislatif yang kuat dinilai tidak efektif roda pemerintahan berjalan dan kegaduhan politik semakin tidak kondusif. Untuk itu PP Muhammadiyah mendorong pentingnya penguatan sistem presidensial, dimana presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan yang berperan optimal dalam menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien.

Dalam bidang hukum, PP Muhammadiyah menilai supremasi hukum masih jauh dari harapan. Indonesia masih dikuasai para mafia hukum dan peradilan, dengan praktik-praktik jual beli peraturan di lembaga legislatif dan keputusan di pengadilan. PP Muhammadiyah mendorong Pemerintah untuk berjihad melawan mafia disegala aspek, baik hukum, dan ekonomi. Jihad memberantas korupsi, yang terjadi saat ini justru sebuah kemunduran dalam bentuk pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik secara lembaga maupun personal.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai memilih komisioner KPK yang diragukan oleh publik. Dengan kondisi itu, Pemerintah harus lebih serius membenahi institusi kehakiman dan membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Itulah catatan akhir tahun yang disampaikan oleh PP Muhammadiyah diantaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekretaris Umum Abdul Mu’ti, dan Ketua Bidan Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas untuk Pemerintah yang perlu diperbaiki pada tahun 2016 mendatang.

Editor : Bayu Probo