PPG Gantikan Guru Pensiun Ubah Paradigma Pendidikan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani mengatakan lulusan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan akan menggantikan guru pensiun untuk mengubah paradigma pendidikan.

"Ke depan, semua guru pensiun akan digantikan lulusan PPG prajabatan. Jadi tidak ada guru baru kalau bukan lulusan PPG prajabatan, karena kita sedang menyiapkan generasi guru Indonesia yang mempunyai perubahan paradigma dan pola pikir terkait profesi guru," kata Nunuk di kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Kamis (21/9).

Ia menjelaskan, pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru 2023, lulusan PPG prajabatan menjadi prioritas utama, untuk menjaga penawaran dan permintaan guru agar seimbang.

"Kita sudah akan meluluskan dua gelombang, tetapi jumlah lulusan itu masih belum bisa memenuhi semua kebutuhan guru, karena kalau tahun lalu kita butuh 70 ribu, kita baru ada 36 ribu," ujar dia.

Kemendikbudristek, kata dia, sudah melakukan pemetaan agar lulusan PPG prajabatan ini diikutsertakan ke seleksi PPPK gelombang 1, tetapi hal tersebut masih belum bisa memenuhi semua kebutuhan guru di pemerintah daerah (pemda).

"Sebab produksi PPG masih kurang, dan formasi untuk pemda belum dibuka. Kita sudah melakukan koordinasi dengan pemda melalui direktorat PPG untuk tidak menerima guru non-ASN lagi di satuan-satuan pendidikan," kata dia.

"Karena sekarang guru baru yang masuk adalah guru PPG atau guru bersertifikat, supaya kita tidak ada lagi kewajiban untuk sertifikasi," imbuhnya.

Untuk mengakselerasi program PPG prajabatan, dimana ada 1,6 juta guru yang belum mendapatkan sertifikasi pendidik, Kemendikbudristek telah melakukan percepatan agar para guru bisa belajar secara mandiri.

"Sekarang kita sudah ada percepatan, dan kalau bisa kita tuntaskan PPG ini dengan belajar mandiri menggunakan platform. Bagi guru-guru yang memiliki masa bakti di atas 10 tahun bisa mendapatkan Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL), sehingga guru-guru itu tinggal membaca modul, belajar mandiri, lalu mengambil tes," paparnya.

Ia menyampaikan, akselerasi program PPG dilakukan dengan target di tahun 2028 semua guru sudah bisa bersertifikat.

"Ada peluang kita melakukan akselerasi dan terobosan, sehingga guru-guru dalam jabatan itu bisa kita tuntaskan dalam waktu secepat mungkin, agar mereka pantas menyandang sebagai guru profesional, dan tentu implikasinya adalah mendapatkan tunjangan," tuturnya.

Ia mengutarakan, PPG prajabatan ini juga disiapkan untuk mengisi ruang talenta atau marketplace guru yang diinisiasi Mendikbudristek Nadiem Makarim yang akan diimplementasikan pada tahun 2025.

"Ruang talenta belum bisa dieksekusi tahun depan, tetapi kita sudah mengembangkan aplikasi dan sistemnya, bagaimana itu akan terintegrasi di pusat. Namun, penggajian belum bisa dilakukan karena Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah mengunci terkait hal ini," ucap dia.

Dalam UU APBN tersebut, dana akan ditransfer ke rekening daerah, sedangkan ruang talenta guru yang disampaikan Nadiem pada rapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, skemanya akan ditransfer langsung ke rekening sekolah seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Itu perlu perubahan di undang-undang, sehingga akan kita inisiasi di tahun 2025. Saat ini sedang kita kembangkan agar nanti di aplikasinya lebih mudah pengisian formasi dari pusat," demikian Nunuk Suryani.