PPKM Level 4 Harus Memastikan Ekonomi Rakyat dan Prokes Berjalan
Polri selenggarakan FGD untuk membahas masalah pandemi, PPKM pemolisian dan pemulihan ekonomi.
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Penerapan PPKM level 4 harus memastikan bahwa ekonomi rakyat tetap berjalan, tetapi protocol kesehatan juga dijalankan. Maka, prinsip pemolisian di era pandemi COVID-19 mencerminkan hubungan dengan masyarakat yang lebih personal, proaktif memantau dan melayani masyarakat dengan stakeholder terkait.
Hal itu dikatakan Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, tentang prinsip pemolisian di era pandemi COVID-19. Korbinmas Baharkam Polri menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Model Pemolisian di Era Pandemi Guna Penanggulangan Persebaran COVID-19 Dalam Rangka Mengawal Pemulihan Ekonomi Nasional‘.
“Menjadi problem solver, membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, kesetaraan antara pengembang Polri dan masyarakat, akuntabilitas, menjalin kemitraan yang baik antara Polri dengan stakeholder dan masyarakat, transparansi informasi yang akurat sebagai hoax-buster,” kata Argo dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (23/7).
Perekonomian Tetap Berjalan
Argo menyebut dalam penerapan PPKM Level 4 polisi harus memastikan perekonomian masyarakat tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan.
“Tugas polisi memastikan bahwa segala ketentuan selama PPKM 4 ini dipatuhi sesuai regulasi, tetapi tidak selalu bersikap koersif. Tidak boleh mematikan ekonomi tetapi memastikan transaksi antar masyarakat dipastikan sudah sesuai prosedur kesehatan,” kata Argo.
Argo menekankan, polisi perlu memahami perannya sebagai frontliner yang merespon secara pertama keadaan darurat dan secara sadar perlu mengadopsi manajemen bencana, termasuk pengurangan risiko bencana sebagai salah satu solusi.
Selain itu, kondisi pertumbuhan ekonomi sampai saat ini cenderung flutuatif namun masih menunjukkan trend naik.
“PPKM adalah aspek logis untuk menekan laju persebaran COVID-19. Dengan ditunjang oleh vaksinasi untuk menambah sistem imun. Data vaksinasi menunjukkan bahwa meskipun belum maksimal, tapi mengalami trend kenaikan jumlah vaksinasi,” kata Argo.
Pemolisian Komunitas
Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Psikologi Sosial FPSI UI, Hamdi Muluk, menyebut, peran Polri dengan paradigma baru di masa Pandemi ini adalah pemolisian komunitas. Faktor keberhasilannya adalah adanya dukungan dan komitmen Polri, mengurangi budaya power oriented, adanya servant leadership, rasa percaya masyarakat, community skill, assessment, communication, networking dan komitmen afektif dari anggota Bhabinkamtibmas.
“Edukasi Masyarakat di level mikro, karena fokus penanganan COVID-19 berada unit mikro, desa/kelurahan, RT/RW. Maka Bhabinkamtibmas harus punya jejaring komunikasi di komunitas. Membuat pola jejaring komunikasi dan kolaborasi dengan stakeholder lain sampai ke tingkat RT,” katanya.
Sedangkan, Dosen Sosiologi UNJ Robertus Robert mengatakan, pandemi ini dapat dilewati dengan 4 hal, yaitu (1) leadership yang berperan penting dalam ambil kebijakan penanggulangan Pandemi, (2) otoritas medis yang kuat memprioritas pendekatan saintifik, (3) partisipasi masyarakat menjadi penting untuk menjaga efektivitas kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat terbangun berdasarkan trust, (4) kemampuan membangun kerjasama internasional, karena pandemi ini bersifat global, maka kerjasama internasional harus dibangun.
“Polisi perlu memahami perannya sebagai frontliner yang merespon pertama keadaan darurat. Polisi perlu mengadopsi manajemen bencana, termasuk pengurangan risiko bencana sebagai salah satu solusi. Di era pandemi Polisi perlu menerapkan soft skill melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif,” ucapnya.
Tentang Pemulihan Ekonomi
Ekonom, Direktur SKSG UI, Athor Subroto, menjelaskan, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pandemi yang harus diupayakan adalah suku bunga acuan dijaga agar tetap rendah, diharapkan bisa lebih ditekan turun untuk menjaga investasi.
“Pengendalian pandemi, berdamai dengan situasi, peningkatan kapasitas rumah sakit, hal ini paling urgent untuk peningkatan tempat tidur dan ketersediaan oksigen, percepatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity,” katanya.
PPKM bisa dilonggarkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, termasuk juga stimulus fiskal (insentif pajak), cash transfer atau bantuan tunai, in kind transfer atau Bansos, dan pembangunan infrastrukutur.
Virus Tidak Hilang
Disisi lain, Epidemiolog dan Ahli Kesehatan Masyarakat Universitas of Derby, Inggris, Dono Widiatmoko mengatakan, virus COVID-19 ini tidak akan hilang, tapi belajar dari sejarah pandemi, evolusi tetap akan terjadi. Namun sampai saat ini memang belum tahu kemana COVID-19 akan bermutasi.
“Vaksinasi penting untuk melatih tubuh kita terhadap virus yang akan masuk ke tubuh kita. Ini mencegah kondisi dampak yang lebih buruk dan mengurangi resiko kematian setelah terpapar virus COVID-19,” katanya.
PPKM adalah aspek logis untuk menekan laju persebaran COVID-19. Garda terdepan dalam penanggulangan pandemi adalah pencegahan yg merupakan tugas penting Polri,” katanya.
Editor : Sabar Subekti
Albania akan Blokir TikTok Setahun
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Albania menyatakan akan memblokir media sosial TikTok selama s...