Pra-Musrenbangnas Soroti Kemaritiman Butuh Sinkronisasi Antar Sektor

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pembangunan pemerintah di bidang kemaritiman membutuhkan kerja sama berbagai sektor karena membutuhkan koordinasi berbagai kementerian dan lembaga yang terkait.

“Pada Pra-Musrebangnas (Pra Musyawarah Rembug Nasional 2015) saat ini dibutuhkan sinkronisasi kerja antar sektor, karena ada enam hal yang harus dikerjakan pemerintah daerah bersama-sama dengan K/L (Kementerian dan Lembaga) yang terkait,” kata Deputi Bidang Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup Kementerian PPN (Perencanaan Pembangunan Nasional), Endah Murniningtyas pada salah satu sesi diskusi Penutupan Pra Musyawarah Pembangunan Nasional 2015 dengan tema Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas, di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (28/4).    

Endah menyebut enam hal yang fokus disinkronkan antar lembaga dan kementerian antara lain pemetaan dalam mendukung penyusunan rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibebankan ke Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kemudian pembangunan atau rehabilitasi dan operasi pemeliharaan tambah untuk lahan garam, perikanan budidaya. “Kementerian yang terkait adalah KemenPU Pera (Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat), dan KKP,” kata Endah.

Musyawarah perencanaan pembangunan nasional adalah sebuah forum dari badan perencanaan pembangunan daerah dari setiap provinsi untuk mengutarakan gagasan dan tujuan kepada pemerintah, dalam Musrebangnas 2015 ada beberapa pokok bahasan yang dibahas antara lain Perbatasan Daerah Tertinggal, Kemaritiman, Pariwisata, Kedaulatan Pangan, Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Kemaritiman, Kedaulatan Energi, Kesehatan, Pendidikan, Revolusi Mental, dan Infrastruktur.

Sebelum berlangsung Musrenbangnas, Bappenas menyelenggarakan Pra-Musrenbangnas yang berlangsung mulai dari Kamis (16/4) sampai dengan Jumat (24/4) di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jalan Taman Suropati, Jakarta. 

Sinkronisasi selanjutnya adalah revitalisasi rumah untuk nelayan, yang direncanakan dikerjakan oleh Kemen PU Pera. “Dalam rangka mendukung program sekaya maritim diperlukan dukungan lintas sektor yang bertanggung jawab adalah KKP, KemenPU Pera, dan Kementerian Perhubungan, dan hal yang perlu dipersiapkan adalah jalan atau mempermudah akses ke pelabuhan perikanan, selain itu juga diperlukan dukungan pembangunan air strip dalma rangka distribusi hasil perikanan di daerah terpencil,” Endah menjelaskan.

Endah memberi contoh dalam pembangunan 100 sentra perikanan yang dikerjakan oleh KKP pada awalnya disepakati baseline pengembangan pelabuhan perikanan di lokasi sentra perikanan terpadu, dan nantinya juga harus menggunakan cold storage yang dibangun dan disiapkan KKP dan SKPD yang terkait di setiap provinsi.

“Berdasar Pra-Musrenbang disepakati inisiatif sentra perikanan baru di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Bali, nanti penentuan lokasi akan dibahas lebih lanjut,” Endah menambahkan.

Pembangunan 24 pelabuhan strategis, menurut hasil Pra-Musrenbangnas berlokasi di 22 pelabuhan perikanan yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan UPT Pusat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara.

“Untuk mendesain tata ruang wilayah pesisir dan laut, dalam Pra-Musrenbangnas terlebih dahulu disusun masterplan kelautan, pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan lokasi yang akan ditata ulang antara lain Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat), Pulau Makahele, dan Pulau Manterau (Provinsi Sulawesi Utara),” Endah menjelaskan.

Editor : Eben Ezer Siadari