Presdir Freeport: Konflik Suku di Papua Terjadi jika Kontrak Dihentikan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, memastikan dampak besar akan terjadi pada beberapa sektor apabila kontrak karya Freeport tidak diperpanjang oleh pemerintah Indonesia.

Menurut dia, dampak dari tidak diperpanjangnya kontrak Freeport bukan hanya berpengaruh pada sektor bisnis, melainkan juga masalah sosial masyarakat di Papua, serta lingkungan dan keamanan.

"Aspek lingkungan dan keamanan ini perlu diperhatikan, karena misalnya ditinggalkan wilayah kerja atau wilayah operasional Freeport ini - dimiliki oleh tujuh suku besar - ini mungkin bisa terjadi klaim antarsuku bahwa 'ini adalah milik saya', 'ini milik saya', maka ini bisa terjadi potensi-potensi konflik sosial," Maroef Sjamsoeddin dalam sidang MKD, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, hari Kamis (3/12).

Hal itu dikatakan Maroef menanggapi pertanyaan anggota MKD, Guntur Sasono, yang menanyakan dampak yang akan terjadi bagi Indonesia apabila kontrak Freeport tidak diperpanjang.

"Yang Mulia, Freeport ini bukan hanya masalah bisnis saja tetapi juga masalah sosialnya, yaitu karyawan beserta keluarganya dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya dan masyarakat di Papua. Dampaknya sangat besar, katanya.

"Yang kedua, dampak lingkungan. Kerusakan lingkungan ini akan terjadi, karena tambang itu tidak boleh berhenti. Kerusakan lingkungan dimungkinkan terjadi," kata dia menambahkan.

Dan yang ketiga, Yang Mulia, kata Maroef, masalah sosial yang berdampak kepada masalah keamanan.

Lebih lanjut, Maroef mengatakan, dampak lainnya adalah secara politis hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia akan tidak harmonis.

"Dampak politisnya hubungan bilateral, antara Indonesia dengan Amerika," kata Presdir PTFI.

Editor : Eben E. Siadari