Presiden ADB Puji Agenda Reformasi Jokowi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Bank Pembangunan Asia (ADB) Takehiko Nakao memuji komitmen pemerintah Indonesia atas agenda reformasi yang dilakukan secara menyeluruh di seluruh sektor pemerintahan.

“Ini merupakan kunjungan saya yang kedua di Indonesia dan saya mengapresiasi masyarakat Indonesia khususnya pemerintah karena memiliki masa transisi yang lancar. Transisi ini melalui proses demokrasi yang patut dicontoh oleh seluruh dunia,” kata Nakao dalam konferensi pers yang digelar di Mandarin Oriental Hotel Jakarta, Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat pada Selasa (13/1).

“Saya juga salut atas agenda reformasi yang digagas oleh pemerintahan Jokowi dalam bidang pengalihan subsidi bahan bakar, pengelolaan penerimaan pajak, pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan iklim investasi.”

Menurutnya, agenda reformasi tersebut membuat Indonesia memberikan kesempatan besar kepada para investor asing terutama untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dia optimis bahwa dengan perampingan birokrasi yang tidak diperlukan akan mampu membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia lebih lebar lagi.

Dia juga memuji perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi, mengelola inflasi dan mendorong peningkatan cadangan devisa. Nakao optimis bahwa jika reformasi domestik saat ini terus berlanjut hingga 2015 maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan naik hingga 5,6 persen.

Melalui dukungan ADB untuk Indonesia, Nakao mengungkapkan bahwa bantuan tersebut akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Nasional 5 tahun yang akan segera dikeluarkan oleh pemerintah. Tantangannya dalam hal ini adalah menyediakan infrastruktur yang lebih baik, mencapai ketahanan pangan dan energi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Infrastuktur merupakan program yang utama bagi pemerintah Indonesia seperti membangun pelabuhan, bandara, bendungan, jaringan irigasi, pembangkit listrik dan kawasan industri. pembangunan tersebut kira-kira akan menghabiskan dana sekitar lebih dari USD 500 miliar (Rp 6.308 triliun) untuk lima tahun ke depan.

Dengan melihat dana yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia sangat besar, Nakao menyatakan dukungannya atas rencana pemerintah untuk mendiversifikasi pembiayaan dengan memanfaatkan sumber daya publik dan swasta juga pembiayaan eksternal dari institusi keuangan internasional. Nakao menyarankan bahwa pemerintah perlu memperhatikan pentingnya peningkatan pendapatan pajak dan non-pajak domestik melalui administrasi dan penegakan aturan yang lebih baik.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja