Presiden Ancam Terbitkan Surat Utang bagi Daerah Penimbun Dana

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo mengancam akan menerbitkan surat utang untuk daerah-daerah yang terus menimbun dana atau anggarannya di bank.

"Kalau simpanan masih seperti ini (besar), beberapa kabupaten kota sudah kita terbitkan surat utang. Kalau masih gede seperti ini ya surat utang akan tambah banyak," kata Presiden saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, hari Kamis (4/8).

Jokowi menegaskan Indonesia harus mulai menerapkan manajemen yang ketat dalam menghadapi kondisi global yang masih belum baik.

Presiden berharap pemerintah daerah untuk segera membelanjakan anggaran (APBD) seawal mungkin sehingga dapat mendongkrak perekonomiannya.

"Seawal mungkin setiap tahunnya. Kalau bisa Januari segera dikeluarkan, karena uang akan beredar dan menambah pertumbuhan ekonomi di kota, kabupaten, provinsi," katanya.

Presiden mengungkapkan pada Mei 2016 uang di APBD kabupaten/kota dan provinsi masih Rp 246 triliun dan pada Juni turun Rp 214 triliun.

"Ini masih besar. Hati-hati bapak ibu (kepala daerah). Ini keterlambatan realisasi, pelaksanaan seperti ini jangan diteruskan. Stop, harus segera dikeluarkan," kata Presiden.

Jokowi mengingatkan jika uang masih disimpan di bank-bank daerah maupun nasional, maka tidak ada uang yang beredar di daerah.

"Apalagi daerah yang tidak punya kekuatan di sektor swasta, akan lebih berat lagi. Sehingga penting segera keluarkan, segera lelang, jangan dtunda," katanya.

Presiden Joko Widodo telah mengungkap 10 terbesar daerah-daerah yang menyimpan dananya di bank.

"Ini 10 terbesar provinsi yang menyimpan dananya di bank. Kita mulai buka-bukaan," kata Presiden.

Jokowi menyebut Provinsi DKI Jakarta masih menampung dananya di bank terbesar.

"Pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta), duitnya emang gede tapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp 13,9 triliun," kata Presiden.

Selanjutnya Jawa Barat kedua Rp 8,034 triliun, Jawa Timur Rp 3,9 triliun, Riau Rp 2,86 triliun, Papua Rp 2,59 triliun, Jawa Tengsh Rp 2,46 triliun, Kalimantan Timur Rp 1,57 triliun, Banten Rp 1,52 triliun, Bali Rp 1,4 triliun, Aceh Rp 1,4 triliun.

Sedangkan untuk tingkat kabupaten, Jokowi menyebut Kabupaten Bogor menyimpan dana Rp 1,9 triliun, Kabupaten Badung Rp 1,6 triliun Kabupaten Bandung Rp 1,6 triliun, Kabupaten Bekasi Rp 1,5 triliun, Kabupaten Tanah Laut Rp 1,3 triliun, Kabupaten Kediri Rp 1,39 triliun, Kabupaten Berau Rp 1,37 triliun, Kabupaten Nias Rp 1,31 triliun.

Untuk tingkat Kota Medan Rp 2,27 triliun, Kota Surabaya Rp 1,85 triliun, Kota Tangerang Rp 1,36 triliun, Kota Cimahi Rp 1,52 triliun, Kota Depok Rp 1,31 triliun, Kota Magelang Rp 1,1 triliun, Tangerang Selatan Rp 1,03 triliun, Kota Serang Rp 948 miliar dan Kota Mojokerto Rp 917 miliar.

"Ini harus segera dikeluarkan. Tolong ini segera dikeluarkan agar segera beredar di masyasrakat," katanya.

Namun Presiden mengingatkan pengeluaran harus mengikuti prosedur.

"Ikuti prosedur jangan main keluarkan saja," katanya.(Ant)

Editor : Eben E. Siadari