Presiden Bahas RAPBN-P 2013 dengan DPR

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pertemuan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang dijadwalkan pagi ini, Senin (13/5), selain membahas tentang rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), juga akan membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013.

Seperti dijelaskan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah, dalam pembahasan RAPBN-P 2013 yang sedang berlangsung saat ini mencakup tiga hal. Diantaranya adalah penyesuaian tingkatan makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lifting minyak dunia, kemudian perubahan dan realokasi mata anggaran tertentu khususnya untuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak kebijakan penyesuaian subsidi BBM, serta wacana penghematan sejumlah anggaran dalam kementerian dan lembaga.

Selain itu, beberapa hal yang menyangkut permasalahan ekonomi baik dalam tingkat global, regional, maupun lokal juga termasuk dalam agenda pembahasan.

Seperti dilansir dalam laman situs presiden, Presiden SBY didampingi oleh Wakil Presiden, Boediono, telah memulai pertemuan konsultasi pada pukul 08.30 WIB tadi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Marzuki Alie beserta empat wakil Ketua, Priyo Budi santoso, Pramono Anung, Mohamad Sohibul Iman dan Taufik Kurniawan.

Pemahaman

Melalui pidato pengantar rapatnya, SBY menyatakan bahwa pertemuan tersebut bukan dirancang untuk pengambilan keputusan, melainkan sebagai langkah pemahaman atas permasalahan aktual terutama di bidang ekonomi serta diskusi mengenai upaya apa yang bisa dilakukan pemerintah bersama DPR-RI dalam penyelesaiannya.

Pertemuan ini digelar juga sebagai persiapan sebelum penyelenggaraan sidang paripurna DPR yang pertama kalinya setelah reses. Inisiatif ini datang dari Presiden SBY, yang menyadari perlunya pembahasan detail mengenai RAPBN-P khususnya untuk tahun 2013 ini.

"Kita akan membicarakan masalah ini secara lebih cepat untuk kemudian ditindaklanjuti oleh para menteri dan komisi-komisi terkait di tingkat Dewan agar upaya pemerintah dalam mengatasi sejumlah permasalahan ekonomi dapat terlaksana dengan baik," tutur Presiden.

Dalam rapat konsultasi ini, dihadiri pulaoleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana dan Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan Anny Rahmawati.

Jero Wacik mengatakan, pemerintah menargetkan bahwa pembahasan RAPBN-P 2013 dapat selesai dalam waktu dua minggu setelah disampaikan ke DPR. Setelah itu, setelah kompensasi yang diajukan oleh pemerintah disetujui oleh DPR, barulah pemerintah dapat menjalankan kebijakan mengenai kenaikan harga BBM Bersubsidi.

Kompensasi BLSM

Dalam pembahasan hari ini, Wacik juga memastikan bahwa dalam RAPBN-P juga akan dimasukkan anggaran untuk bantuan berupa pemberian uang tunai kepada masyarakat kurang mampu sebagai kompensasi kenaikan harga BBM Bersubsidi.

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk melindungi masyarakat kurang mampu dari dampak langsung kenaikan harga BBM bersubsidi.

Di samping BLSM, terkait kompensasi naiknya harga BBM Subsidi, pemerintah juga menyiapkan tiga program lainnya untuk masyarakat kurang mampu, diantaranya beras miskin (Raskin), beasiswa pendidikan untuk anak-anak tidak mampu dan program "Keluarga Harapan".

Ada pula sejumlah bantuan dari pihak kementerian dan pemerintah daerah serta operasi pasar murah yang akan dilakukan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).