Presiden Dorong Peningkatan Pariwisata-UMKM di NTT

Pekerja menyelesaikan pembangunan vila Hotel Pullman di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Sabtu (11/2). Untuk percepatan pembangunan KEK Mandalika, pemerintah melalui Administrator KEK Mandalika memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas bagi investor antara lain fasilitas PPh Badan, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, fasilitas PPN dan PPnBM, fasilitas Bea Masuk dan Cukai, fasilitas Kegiatan Utama Pariwisata, fasilitas Lalu Lintas Barang, fasilitas Ketenagakerjaan, fasilitas Keimigrasian, Fasilitas Pertanahan, fasilitas Perizinan dan Non Perizinan. (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong peningkatan dan pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur guna menggerakkan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masyarakat di pulau tersebut.

"Saya minta pengembangan sektor pariwisata ini harus memiliki dampak nyata pada bergeraknya sektor UMKM di Nusa Tenggara Timur (NTT)," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan topik "Evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi NTT" di kantor Presiden, Jakarta, hari Kamis (16/2).

Kepala Negara menegaskan, bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus tumbuh merata. Untuk itu momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia bagian timur, termasuk di NTT harus terus dijaga.

Pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2014 sampai 2016 selalu di atas pertumbuhan nasional. Tahun 2016 NTT tumbuh 5,18 persen di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jadi ada trend bahwa NTT mulai mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lainnya namun itu belum cukup kita perlu kerja lebih keras lagi terutama untuk mengentaskan kemiskinan, menurunkan tingkat ketimpangan dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan," katanya.

Kepala Negara meminta jajarannya memperhatikan beberapa hal untuk mempercepat pemerataan pembangunan di NTT.

Pertama, jika dilihat dari sisi produksi 30 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Nusa Tenggara Timur berasal dari sektor pertanian dan sektor perikanan. Artinya peningkatan produktivitas di sektor pertanian dan perikanan menjadi kunci kesejahteraan rakyat NTT.

"Saya minta penyiapan infrastruktur pertanian dan kelautan menjadi prioritas mulai dari pembangunan bendungan, embung sampai dengan pelabuhan. Pembangunan waduk dan bendungan serta saluran irigasi di NTT merupakan suatu keharusan yang tidak boleh di tunda-tunda lagi," katanya.

Menurut Jokowi karena bendungan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti air bersih, pengairan lahan pertanian, dan perkebunan, serta pembangkit listrik.

Kedua, wilayah NTT merupakan beranda terdepan Indonesia langsung berhadapan dengan negara-negara tetangga.

Suami Ibu Negara itu mengatakan, beberapa waktu yang lalu sudah meresmikan pengoperasian pos lintas batas negara di Mottain di NTT. Menurut dia, peresmian itu juga belum cukup.

"Selain memperbaiki pos lintas batas negara, saya juga minta pembangunan wilayah-wilayah perbatasan juga menjadi perhatian, terutama dalam infrastruktur transportasi, serta upaya-upaya lain yang menggerakkan roda ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga," katanya.

Kemudian yang ketiga, NTT juga perlu mengembangkan lagi potensi yang cukup kaya di sektor pariwisata yaitu di Labuan Bajo, Pulau Komodo, Danau Kelimutu dan yang lain-lainnya untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur penunjang seperti akses transportasi yang mudah di bandara, jalan, jembatan, dan pelabuhan.

"Selain itu diperlukan penyiapan dari sisi promosi, penyiapan SDM yang handal dan juga menyiapkan masyarakat, sejarah, budaya," katanya.