Presiden Filipina Tolak Bertemu dengan Sekjen PBB

MANILA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menolak permintaan untuk bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Ban Ki Moon di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, di Laos, pekan depan.

Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan bahwa "kontak-kontak telah dilakukan untuk  mencoba mengatur waktu" untuk pertemuan Duterte dan Ban Ki Moon di sela-sela pertemuan ASEAN, tetapi ia mengatakan "tidak ada waktu yang dapat disepakati."

Seorang juru bicara urusan luar negeri Filipina,  mengatakan di Manila, bahwa 11 kepala negara telah meminta bertemu dengan Duterte selama KTT ASEAN, dan bahwa ia telah mengatakan ya untuk sembilan dari mereka.

"Harap mengerti bahwa ia tidak dapat menerima mereka semua dan tidak perlu ada hal negatif apapun ditimpakan pada orang-orang yang tidak bisa dilayani," kata Charles Jose di Manila, sebagaimana dilaporkan oleh AFP.

Juru bicara Duterte, Ernesto Abella, mengatakan KTT ASEAN pada 6-8 September di Vientiane luar biasa padat dan bahwa sejumlah pertemuan kemungkinan tidak dapat dipenuhi.

Pertemuan dengan Ban Ki Moon seyogyanya dipandang penting setelah sebelum ini Duterte melancarkan kritik terhadap PBB yang mengecam tindakan keras nya pada kejahatan narkoba. Duterte bahkan sempat mengancam bahwa Filipina akan keluar dari PBB apabila lembaga itu terus melancarkan kritik atas langkahnya. Ancaman itu kemudian ia tarik kembali.

"Mungkin kita hanya harus memutuskan untuk memisahkan dari PBB. Jika Anda yang tidak sopan, anak pelacur, maka saya akan meninggalkan Anda," kata Duterte dalam konferensi pers bulan lalu.

Dia kemudian mengatakan ancaman itu hanya "lelucon."

Hampir 2.000 orang telah tewas sejak Duterte dilantik jadi presiden pada 30 Juni dan segera meluncurkan perang melawan kejahatan, menurut kepala polisi nasional.

Duterte menegaskan sebagian besar dari 756 orang yang dikonfirmasi tewas oleh polisi adalah tersangka narkoba yang menolak penangkapan, sementara yang lain meninggal karena anggota geng melancarkan perang  satu sama lain.

Namun kelompok hak asasi manusia, beberapa anggota parlemen dan sejumlah orang lainnya telah mengatakan pasukan keamanan sedang terlibat dalam pembunuhan di luar hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Editor : Eben E. Siadari