Presiden GIDI Dukung Gubernur Serahkan Freeport ke Papua

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Sinode GIDI Papua, Dorman Wandikbo mendukung usulan Gubernur Papua Lukas Enembe yang meminta pengelolaan pertambangan Freeport diserahkan kepada masyarakat Papua.

Menurut Dorman, pengelolaan pertambangan Freeport yang diserahkan kepada masyarakat Papua itu supaya hasilnya dapat dinikmati merata oleh orang Papua dan tidak ada yang menjadi penganggur.

“Dari Freeport itu bapak Gubernur sudah minta bahwa Freeport itu lebih baik serahkan ke Papua. Salah satunya bangun dia punya kantor – yang dia mau bangun di Surabaya itu – harus dibangun di Papua,” kata Pendeta Dorman Wandikbo dalam wawancara khusus dengan satuharapan.com, di Jakarta, hari Rabu (9/12).

“Itu menurut bapak Gubernur supaya orang di Papua tidak boleh ada yang jadi penganggur. Semua bisa kerja,” kata dia menambahkan.

Lebih lanjut, Dorman menilai, selama ini hasil Freeport hanya dinikmati oleh sebagian kalangan saja dan tidak merata untuk masyarakat Papua.

“Karena selama ini bicara Freeport hebat, selama ini bicara Freeport berikan, berapa orang diberi makan termasuk negara-negara yang lain? Tapi termasuk saya yang sebagai Presiden GIDI, saya tidak tahu hasil Freeport dan saya tidak tahu juga menikmati itu,” katanya.

Dorman mengatakan, “Freeport itu kan dinikmati hanya 10 persen yang ada. Kalau kewenangan ini diserahkan ke bapak Gubernur – untuk menyejahterakan Papua itu bisa jadi oleh visi misi bapak Gubernur, yang mandiri, sejahtera dan yang lain.”  

“Kami gereja (GIDI) pasti mendukung, karena kebijakan dia (Gubernur) sangat positif. Kebijakan dia positif. Positifnya itu adalah hasil Freeport itu, orang Papua sampai tukang sapu pun bisa rasa dengan perencanaan bapak Gubernur ini. Itu tujuannya,” kata Presiden Sinode GIDI itu.

Perpanjang Kontrak

Sementara itu, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Mimika, Papua meminta pemerintah bijaksana dalam memberikan kepastian perpanjangan kontrak pertambangan PT Freeport Indonesia.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (DPC KEP) SPSI Kabupaten Mimika Virgo Solossa Timika, hari Jumat (11/12) mengatakan isu perpanjangan kontrak pertambangan PT Freeport di Papua kini menjadi sarana bagi para politisi untuk menekan pemerintah.

Jika pemerintah tidak bijaksana menyikapi hal itu, katanya, hal ini akan berdampak buruk bagi perekonomian Papua, bahkan bagi stabilitas politik di kawasan itu.

"Kami melihat soal status perpanjangan kontrak PT Freeport murni dari sisi ekonomi karena terdapat lebih dari 30.000 pekerja dan lebih dari 90.000 keluarga mereka yang menggantungkan nasib di Freeport secara langsung. Itu belum termasuk kelangsungan program kesehatan, pendidikan dan ekonomi warga asli yang dibiayai oleh LPMAK, penerimaan daerah Mimika dan Papua yang sangat bergantung pada Freeport dan lainnya," kata Virgo sebagaimana dikutip Antara.

Virgo menegaskan keberadaan perusahaan tambang Freeport di Papua, khususnya di Mimika sangat penting bagi keberlangsungan masa depan masyarakat dan pemerintah daerah di wilayah itu.

Editor : Bayu Probo