Presiden: Gunakan Anggaran Secara Tepat Sasaran, Cegah Penyalahgunaan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran dengan disiplin, tepat sasaran, dan tidak membuka celah dalam penyalahgunaan anggaran.

Apalagi, Presiden menyebut bahwa saat ini situasi geopolitik makin memanas, dampak perubahan iklim yang makin terlihat, serta potensi krisis dan resesi yang makin menguat. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam arahannya pada acara Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, hari Rabu, 29 November 2023.

“Pertama, gunakan anggaran yang telah diberikan itu sekali lagi secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Yang kedua, kedepankan transparansi dan akuntabilitas, ini jangan membuka celah sedikit pun untuk penyalahgunaan anggaran, berkaitan dengan korupsi apalagi, tutup celah itu,” kata Presiden.

Kepala Negara menegaskan untuk sesegera mungkin melakukan realisasi anggaran yang telah disiapkan. Presiden menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini realisasi anggaran pemerintah pusat baru mencapai 74 persen dan pemerintah daerah sebesar 64 persen.

“Sejak awal sembilan tahun yang lalu saya ingin mengubah ini, tapi ternyata saya cek lagi, memang masih (masalah) mengubah cara kerja, mengubah mindset enggak mudah. Sekali lagi, eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin,” kata Kepala Negara.

Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk mengantisipasi ketidakpastian yang terjadi melalui automatic adjustment, dan mengingatkan bahwa anggaran yang dibelanjakan merupakan uang rakyat sehingga orientasinya harus fokus pada hasil.

“Prosedur itu wajib tapi orientasinya jangan prosedur, orientasinya hasil, fokusnya pada hasil dan yang paling penting juga bermanfaat maksimal bagi rakyat,” kata Presiden.

Presiden menekankan pentingnya penguatan sinergi dan harmonisasi pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal tersebut penting dilakukan agar pembangunan berjalan dengan lebih selaras.

“Sudah bikin jalan tol, mestinya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota itu menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, (tapi) tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan, sekali lagi, sinergi dan harmoniasasi biar in line semuanya,” kata Presiden.

Presiden menginstuksikan jajarannya memanfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik, pendidikan, kesehatan, juga mendorong alternatif-alternatif inovasi pembiayaan agar iklim investasi tetap terjaga.

“(tahun) 2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini, sehingga saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direncanakan tetapi belum bisa, tuntaskan, untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah yang akan datang,” kata Presiden.

Hadir juga Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, para pemimpin lembaga negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, dan para kepala lembaga pemerintah nonkementerian, Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, dan Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar. Hadir pula secara daring para gubernur seluruh Indonesia.

Editor : Sabar Subekti