Presiden Harap 2017 Tingkat Kemiskinan RI Turun Jadi 10,5%

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017 turun menjadi 10,5 persen dan gini ratio menjadi 0,39. 

Presiden menyampaikan harapannya itu dalam acara "Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 dan Anugerah “Dana Rakca” Tahun 2016 bagi Daerah Berkinerja Baik" di Istana Negara, Jakarta, hari Rabu (7/12).

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin  (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia sebesar 10,86 persen dari total populasi, atau sebanyak 28,01 juta orang per Maret 2016 lalu.

"Saya berharap agar pada tahun 2017 tingkat kemiskinan dapat diturunkan menjadi 10,5 persen, tingkat pengangguran menjadi 5,6 persen, serta gini ratio kesenjangan dapat ditekan jadi 0,39," kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan kembali bahwa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 yang mencapai Rp 2080,5 triliun  semua pejabat pemerintahan harus semakin fokus dalam bekerja. Dia meminta, APBN harus bisa menjadi instrumen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah melambatnya ekonomi global.

"Tapi jangan terpengaruh dengan hal-hal yang berkaitan dengan melambatnya ekonomi global karena ini bisa menyebabkan kita kadang-kadang khawatir, kadang takut, kadang-kadang pesimis, karena yang kita inginkan adalah sekarang ini bekerja dengan rasa optimisme yang tinggi," kata Presiden.

Presiden meminta semua pihak agar lebih fokus menjadikan APBN sebagai instrumen untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta menekan pengangguran, dan dengan bekerja lebih fokus.

Presiden menyampaikan anggaran transfer ke daerah dan dana desa 2017 mencapai Rp 764,3 triliun. Menururt dia, dana alokasi umum dan dana desa pada tahun APBN 2017 mengalami peningkatan. Sedangkan dana alokasi khusus (DAK) terus direformulasi dan dilakukan penguatan agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

"Hal ini menunjukkan arti penting daerah dalam menyesuaikan persoalan-persoalan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, serta kesenjangan. Hal ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahu membahu bersinergi dalam menghadapi tantangan-tantangan kebangsaan ke depan," kata suami Ibu Negara Iriana.

Hadir dalam kesempatan itu, pimpinan dan ketua lembaga negara, para menteri kabinet kerja, gubernur, bupati, wali kota, kepala lembaga pemerintahan non kementerian.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja