Presiden Instruksikan Polri Perluas Pembayaran Nontunai

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) menyeberangi danau menggunakan kendaraan Panser Anoa 2 6x6 Amphibious sebelum memimpin rapat pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1). Rapim itu mengangkat tema "Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat, Profesional serta Siap Melaksanakan Tugas Pokok". (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperluas pelayanan berbasis online dan menerapkan model pembayaran nontunai melalui perbankan.

Presiden Jokowi menginstruksikan itu dalam rapat terbatas (ratas) dengan topik "Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum" di kantor Presiden, Jakarta, hari Selasa (17/1).

"Misalnya di Polri, saya minta dilakukan percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan di pelayanan SIM, STNK, BPKB, SKCK, dan penanganan tilang yang cepat dan memperluas pelayanan berbasis online agar segera kita terapkan model pembayaran nontunai melalui perbankan," kata Presiden Jokowi.

Dalam ratas itu, Kepala Negara mengingatkan kembali bahwa reformasi hukum yang sudah dimulai, yang salah satunya adalah menggencarkan pemberantasan pungli terutama di sentra-sentra pelayanan publik diminta tidak boleh kendor, tidak boleh berhenti, dan harus digencarkan sehingga rakyat makin mendapatkan dampak positifnya.

"Saya juga ingin menekankan lagi agar pemberantasan pungli perlu diikuti dengan pembenahan yang bersifat sistemik, agar pelayanan jadi lebih berkualitas," lanjutnya.

"Artinya setelah kita menyelesaikan punglinya, sistemnya langsung masuk, perbaikan sistemnya harus masuk, pembenahan sistemnya harus masuk dan pemberantasan pungli harus bisa menjadi pintu masuk agar layanan publik semakin cepat, semakin baik, semakin berkualitas, dan bukan sebaliknya," dia menegaskan.

Hadir dalam ratas siang ini sejumlah menteri kabinet kerja di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian.