Loading...
DUNIA
Penulis: Sabar Subekti 09:30 WIB | Senin, 09 Agustus 2021

Presiden Iran Tunjuk Ketua Yayasan Setad sebagai Wakil Presiden

Presiden Iran Tunjuk Ketua Yayasan Setad sebagai Wakil Presiden
Presiden terpilih Iran, Ebrahim Raisi, menghadiri konferensi pers di Teheran, Iran pada 21 Juni 2021. (Foto: dok. Reuters)
Presiden Iran Tunjuk Ketua Yayasan Setad sebagai Wakil Presiden
Ketua Yayasan Setad Iran, atau Eksekusi Perintah Imam Khomeini, Mohammad Mokhber, berbicara dalam konferensi pers, di Teheran, pada 15 Maret 2021. (Foto: dok. AFP)

TEHERAN, SATUHARAPAN.COM-Presiden baru ultrakonservatif Iran, Ebrahim Raisi, pada hari Minggu (8/8) menunjuk ketua yayasan milik negara yang terkena sanksi Amerika Serikat sebagai wakil presiden pertamanya, kata situs web resmi presiden.

Mohammad Mokhber, yang telah lama dikabarkan oleh media lokal sebagai pilihan utama untuk posisi itu, telah bertahun-tahun memimpin yayasan yang dikenal sebagai “Setad”, atau “Eksekusi Perintah Imam Khomeini,” mengacu pada pendiri Republik Islam, Ruhollah Khomeini.

Mokhber diangkat ke posisi itu oleh pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei pada 2007, menyusul serangkaian posisi resmi di Provinsi Khuzestan.

Setad awalnya didirikan pada akhir 1980-an untuk mengelola properti yang disita setelah Revolusi Islam tahun 1979. Sejak itu berubah menjadi konglomerat dengan saham di berbagai industri, termasuk bidang kesehatan, dan Yayasan Barekat-nya menghasilkan proyek vaksin COVID-19 lokal pertama Iran.

Vaksin tersebut menerima persetujuan darurat pada bulan Juni dari otoritas kesehatan di negara yang paling parah dilanda pandemi di Timur Tengah.

Setad dan Mokhber masuk dalam daftar hitam oleh Departemen Keuangan AS pada bulan Januari. Washington mengatakan bahwa Setad “memiliki saham di hampir setiap sektor ekonomi Iran, termasuk energi, telekomunikasi, dan jasa keuangan.”

Raisi, yang memenangkan pemilihan 18 Juni lalu yang ditandai dengan rekor jumlah golput, mengambil alih posisi presiden moderat Hassan Rouhani.

Pada hari Kamis, Raisi mengambil sumpah jabatan di depan parlemen, di mana ia harus menyerahkan daftar menteri dalam waktu dua pekan. Seorang mantan kepala kehakiman, Raisi telah dikritik oleh Barat karena catatan hak asasi manusianya dan diberi sanksi oleh AS sejak 2019.

Raisi juga memilih Gholamhossein Esmaili, juru bicara pengadilan selama masa jabatannya, sebagai kepala stafnya. Dia seorang mantan jaksa, Esmaili berada di bawah sanksi oleh Uni Eropa.

Dia pertama kali masuk daftar hitam pada tahun 2011 sebagai kepala organisasi penjara Iran atas "pelanggaran hak asasi manusia yang serius".

Kepresidenan Raisi akan mengkonsolidasikan kekuasaan di tangan kaum konservatif setelah kemenangan pemilihan parlemen 2020 mereka, yang ditandai dengan diskualifikasi ribuan kandidat reformis atau moderat.

Juga pada hari Minggu, anggota parlemen ultrakonservatif dan kandidat presiden 2021, Alireza Zakani, terpilih sebagai wali kota Teheran, menurut laporan kantor berita negara IRNA. Dia memenangkan mayoritas suara dewan kota yang didominasi konservatif, tetapi dia tidak dapat mengambil alih sebelum mengundurkan diri dari parlemen, katanya.

Dia menggantikan Pirouz Hanachi, seorang pegawai negeri veteran dengan latar belakang pembangunan perkotaan yang dianggap dekat dengan kubu reformis.

Zakani telah bertugas di parlemen antara 2004 dan 2016, dan memenangkan kursi lagi tahun lalu. Dia seorang dokter bidang kedokteran nuklir, berusia 55 tahun, ia keluar dari pemilihan presiden bulan Juni demi Raisi. (AFP)

Editor : Sabar Subekti


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home