Presiden Joko Widodo: Jangan Permainkan Lembaga Negara

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa lembaga negara tidak boleh dipermainkan. Ia berkomentar tentang proses di Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD).

Katanya pada Senin (7/12), “Proses yang berjalan di MKD harus kita hormati. Tetapi, tetapi tidak boleh yang namanya lembaga negara itu dipermain-mainkan. Lembaga negara itu bisa Kepresidenan, bisa lembaga-lembaga negara lain.”

“Saya tidak apa-apa dikatain Presiden gila! Presiden sarap, Presiden koppig, ndak apa-apa. Tapi, kalau sudah menyangkut wibawa, dituduh mencatut meminta saham 11 persen itu yang saya gak mau! Gak bisa!” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini dengan raut penuh kemarahan.

“Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas! Dan itu masalah wibawa negara,” Jokowi menegaskan.

Lebih Baik Setya Novanto Mundur

Pengamat budaya politik dari Universitas Indonesia (UI) Dr Yon Machmudi berpendapat akan sangat terhormat apabila Ketua DPR RI Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya.

“Saat ini kita mengalami krisis kepemimpinan, sulit menemukan figur yang dapat memberikan keteladanan dalam kepemimpinan termasuk dalam penegakan etika. Maka, akan sangat terhormat bagi Setya Novanto apabila dia mau mengakui kesalahannya dan mengundurkan diri sebagai pemimpin DPR,” katanya di Jakarta, Selasa (8/12).

Yon yang juga Wakil Direktur Institute of Leadership Development Universitas Indonesia (Ilead UI) mengatakan, pengunduran diri itu menyangkut kehormatan sebuah lembaga negara dan akan memberikan harapan kepada publik serta sekaligus sebagai pendidikan politik yang sangat berharga bahwa etika masih dihormati di Indonesia.

“Mengakui kesalahan adalah sikap gentle dan menunjukkan kualitas kepemimpinan seseorang,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut dia, marwah DPR dapat ditegakkan dan kasus mega skandal Freeport ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi dan tidak hanya fokus pada Setya Novanto tetapi menyentuh pihak-pihak lain yang terlibat dalam skandal yang memalukan itu.

Menurut dia, pengorbanan Novanto jika mengundurkan diri akan diingat oleh publik secara positif karena telah menjadi pintu dalam membongkar kasus-kasus yang lebih besar di sekitar Freeport ini.

“Tentu kalau itu bukan wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), paling tidak dapat merekomendasikan kepada lembaga berwenang untuk menindaklanjuti secara hukum dan membuka skandal ini,” kata pengajar di Fakultas Ilmu Budaya UI itu.

Artinya, lanjut Yon, skandal ini tidak hanya pada Novanto dan berputar-putar sekitar tindakan ilegal penyadapan.

“Demikian juga adalah tidak etis juga kalau ada kelompok yang mengambil keuntungan dalam kasus ini. Kepentingan bangsa yang harus dikedepankan bukan malah dikorbankan untuk kepentingan golongan maupun kelompok,” ujar Yon Machmudi.