Presiden Jokowi Akan Tinjau Proyek Jalan Trans Papua

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu proyek pembangunan jalan Trans Papua dan ditargetkan bisa tersambung seluruhnya pada 2018-2019.

"Jalan Trans Papua memiliki total panjang 4.330,07 kilometer (km). Sampai akhir 2016, sudah tembus 3.851,93 km. Target sampai akhir 2017 bertambah menjadi kurang lebih 3.963,87 km, sehingga pada akhir tahun ini tersisa 366,20 km saja," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pernyataan tertulis di Jakarta, hari Jumat (27/1).

Sementara untuk pembangunan jalan baru di Jalan Trans Papua tahun lalu, lanjut Basuki, mencapai 231,27 km, untuk tahun ini akan ada penambahan jalan baru 143,35 km.

Salah satu ruas jalan yang menjadi fokus Kementerian PUPR adalah jalan yang menghubungkan wilayah pegunungan Wamena-Habema-Kenyam-Mamugu sepanjang 278,6 km yang ditargetkan tersambung tahun ini.

Kehadiran jalan tersebut sangat penting untuk menekan tingkat kemahalan yang dialami masyarakat yang tinggal di pegunungan Wamena, Papua.

Rencanannya pada akhir Januari 2017 atau awal Februari 2017 ruas tersebut akan dikunjungi oleh Presiden RI Joko Widodo.

“Akan pastinya, tapi belum ada info kapan,” kata Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin kepada satuharapan.com melalui pesan singkat, hari Jumat (27/1) sore.

Terkait Jalan Perbatasan Papua dengan total panjang 1.098,2 km, telah ditangani hingga tahun 2016 sepanjang 884,3 km, sementara tahun 2017 akan dibangun 8 km jalan baru, sehingga hingga akhir tahun 2017 ditargetkan 892,3 km sudah tembus.

Menteri Basuki mengungkapkan pembangunan infrastruktur selama ini telah memberi dampak positif terhadap peningkatan daya saing Indonesia dalam kancah global.

Data hasil riset "Global Competitiveness Index" Tahun 2016, Indonesia berada pada peringkat 64, atau naik dari tahun 2015 di peringkat 72.

"Tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di perkotaan, tetapi membangun infrastruktur di perbatasan juga untuk mengurangi ketimpangan. Pembangunan jalan itu prinsipnya agar bisa lebih cepat, aman dan murah,” katanya.

Menteri Basuki menambahkan pembangunan daerah perbatasan dan pinggiran tidak hanya sekedar membangun jalan untuk konektivitas antar daerah, tetapi juga mengembangkan kawasan perbatasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dikatakan Menteri Basuki, salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah kesenjangan antara wilayah dan kawasan yang masih tinggi.

Untuk itu ia terus mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih merata pada kawasan perbatasan, kawasan pulau terluar, kawasan tertinggal, dan kawasan pedesaan melalui berbagai program selain jalan akses, yakni irigasi kecil, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), rumah swadaya dan sebagainya.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum