Presiden Jokowi Harap Tidak Ada Gesekan di Pilkada Serentak

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa tahun ini akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di 171 daerah pemilihan di tanah air. Presiden berpesan agar suasana Pilkada tetap dijaga, urusan politik berjalan dan urusan ekonomi tetap berjalan.

“Tugas kita bersama untuk mengedukasi masyarakat sehingga kematangan dalam berdemokrasi semakin hari semakin baik,” kata Presiden Jokowi saat membuka acara Rapat Kerja Nasional (rakernas) II Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Selasa (26/3) siang.

Terkait dengan pelaksanaan Pilkada itu, Presiden berharap agar  masyarakat tidak mempan dimasuki fitnah dan hoax yang disebarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kepala Negara mengingatkan, bahwa Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki perbedaan beragam. Hal ini telah diakui sejumlah kepala pemerintahan/negara saat bertemu dengannya. Karena itu, Kepala Negara meminta jangan sampai ada gesekan di masyarakat.

“Dalam Pilkada jangan sampai masalah suku dan agama, jangan sampai bergesekan,” tegas Kepala Negara seraya menambahkan bahwa hal tersebut juga dipesankan Presiden Afghanistan.

Masih Tertinggal

Menyinggung mengenai masalah program dan kebijakan yang dilakukan, Presiden Jokowi mengakui, jika dibandingkan negara lain Indonesia masih tertinggal.

Itulah sebabnya, lanjut Presiden, mengapa pembangunan pelabuhan dan bandara dilakukan serta pemerataan pembangunan termasuk di wilayah bagian timur Indonesia.

“Coba bayangkan jika jalan masih rusak seperti di Papua sehingga transportasi logistik tidak dapat berjalan. Itulah mengapa trans Papua dan trans Kalimantan dibangun,” tutur Presiden seraya menyampaikan bahwa pembangunan tersebut membuka isolasi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tahun 1977, lanjut Presiden, jalan tol Jagorawi banyak negara lain yang belajar untuk menengok. Namun selama kurun waktu tersebut hingga sekarang hanya 780 kilometer yang dibangun dan inilah yang ingin dipercepat dalam proses pembangunan.

“Banyak gagasan bagus namun tidak dapat ditindaklanjuti,” kata Presiden Jokowi seraya mencontohkan pembangunan Free Trade Zone di Batam.

Usai memberikan arahan, Presiden Jokowi memukul gong tanda dibukanya Rakernas II Adkasi dengan didampingi oleh Ketua Umum Adkasi dan para Menteri Kabinet Kerja.

5 Masukan Adkasi

Sebelumnya Ketua Umum Adkasi yang juga Ketua DPRD Labuhanbatu dalam laporannya menyampaikan kehadiran anggota DPRD mewakili 400 lebih kabupaten se-Indonesia.

“Di pundak kita dititipkan amanah rakyat,” tambah Lukman seraya mengajak seluruh anggota DPRD tidak membahas anggaran melebihi waktu yang disediakan.

Lebih lanjut, Lukman menyampaikan Rakernas kali ini bertujuan untuk membuat kesepakatan dan program yang dapat menjadi rekomendasi pokok pikiran dalam mendukung kerja Presiden.

“Ada beberapa teman-teman yang harus berhenti karena moratorium pemekaran daerah maupun desa,” tutur Lukman seraya memberikan apresiasi dana desa meski DPRD tidak dapat mengawasi secara penuh karena tidak masuk dalam APBD.

Apresiasi Adkasi, lanjut Lukman, juga disampaikan terkait reforma agraria terkait kepemilikan hak atas tanah untuk rakyat dalam hal ini pemberian sertifikat.

“Kami yakin Bapak Presiden akan menyelesaikan konflik agraria yang ada di Kalimantan maupun daerah lain seperti Jakarta,” tambah Ketua Umum Adkasi.

Lebih lanjut, Ketua Adkasi menyampaikan adanya penggunaan isu SARA terkait pemilihan kepala daerah dan juga semakin menurunnya profesionalisme PNS saat terjadi pemilihan kepala daerah.

Hal keempat, tambah Lukman, Adkasi memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah untuk mengangkat honorer K2 dan DPRD mendukung sepenuhnya pengangkatan tenaga honorer tersebut.

“Sebagai wakil rakyat melalui Adkasi agar setiap rencana pembangunan tetap berpijak kepada riset dan Adkasi mendukung hal ini agar tidak terjadi penyimpangan,” kata Lukman di akhir sambutan.

Turut mendampingi Presiden dalam acara kali ini Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan seluruh Ketua DPRD se-Indonesia. (Setkab)

Editor : Melki Pangaribuan