Presiden Jokowi Lantik Panglima dan Kepala BIN

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dan Letnan Jenderal TNI (Pur) Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, Kamis (8/7) siang.

Jenderal Gatot Nurmantyo akan menggantikan posisi seniornya Jenderal Moeldoko yang akan memasuki usia pensiun pada 1 Agustus mendatang, sementara Sutiyoso akan menggantikan posisi Kepala BIN sebelumnya, yaitu Letjen TNI (Pur) Marciano Norman.

Sebelumnya pencalonan Gatot Nurmantyo dan Sutiyoso telah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR-RI, pada Jumat (3/7).

Gatot yang lahir di Tegal, Jawa Tengah, pada 13 Maret 1960 sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ke-30.

Jabatan itu disandangnya sejak 25 Juli 2014 setelah ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Jenderal TNI Budiman.

Gatot lulusan Akademi Militer pada 1982 ini mengawali kariernya sebagai Danton MO 81 Kiban Yonif 315 Dam II/Slw ini pernah menjabat sebagai Danrem 061/Suryakencana (2006-2007), Kasdiv 2 Kostrad (2007-2008), Dirlat Kodiklatad (2008-2009), Gubernur Akmil (2009-2010), Pangdam V/Brawijaya (2010-2011), Komandan Kodiklat TNI AD (2011-2013) dan Pangkostrad (2013-2014).

Suami dari Nenny dan ayah dari tiga anak ini juga tercatat sebagai Ketua Umum PB FORKI periode 2014-2018.

Sutiyoso Mantan Pangdam Jaya

Sedangkan Kepala BIN, Sutiyoso adalah mantan Panglima Kodam Jaya. Ia adalah Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, salah satu parpol pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Laki-laki kelahiran Semarang, Jawa Tengah, 6 Desember 1944 adalah lulusan Akademi Militer Nasional (AMN), Magelang (1968). Pensiun dari kemiliteran dengan pangkat Letnan Jenderal. Ia juga menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta (1997-2007). Karier kemiliterannya dimulai sebagai anggota Kopassus; Danton, Danki, Kasi-I; Dan Karsa Yudha; Wadan Grup I; Aspers Dan Kopassus (1987); Asops Dan Kopassus (1987); Asops Kostrad (1991); Wadan Kopassus (1992-1993); Danrem 061 Surya Kencana (1994-1994); Kasdam Jaya DKI Jakarta (1994-1996); Pangdam Jaya (1996-1997).

Sutiyoso Janji Memodernisasi Peralatan BIN

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso berjanji melakukan modernisasi peralatan untuk menghadapi tantangan ke depan.

“Kita harus memiliki alat yang super canggih. Seperti apa, tentu ini masalah teknis yang nggak bisa saya jelaskan,” kata Sutiyoso usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis.

Dia mengungkapkan, modernisasi peralatan BIN ini akan didatangkan dari berbagai beberapa negara yang memiliki alat canggih untuk menunjang kinerja intelijen.

“Saya akan datangkan dari berbagai referensi. Nanti akan kita lihat yang dimiliki negara-negara besar seperti Rusia, Amerika, apa yang mereka miliki, karena di dalam intelijen itu kan mempunyai komunitas internasional juga,” katanya.

Namun, lanjutnya, modernisasi peralatan intelijen ini juga melihat kemampuan negara sehingga akan dilakukan secara bertahap.

Sutiyoso mengatakan, dirinya akan membangun intelijen yang tangguh dan profesional. Ke depan akan banyak sekali pekerjaan yang mengadang.

Dia berjanji akan melakukan perbaikan struktur organisasi BIN dengan melakukan peningkatan sumber daya manusia maupun perlengkapan yang dimiliki.

Sutiyoso mengatakan, modernisasi perlengkapan BIN ini juga untuk mengantisipasi masalah radikalisme dan terorisme yang merupakan ancaman nyata bangsa ini.

“Salah satunya itu yang perlu kita waspadai adalah radikalisme, juga terorisme, karena mereka bisa melakukan doktrin lewat dunia maya,” ungkapnya.

Sutiyoso mengatakan, BIN harus memiliki alat canggih untuk menangkal doktrin radikalisme dan terorisme melalui pengguna internet maupun teknologi komunikasi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengatakan, pekerjaan intelijen itu memerlukan banyak sekali informasi dari berbagai sumber, sehingga ke depan BIN akan lebih terbuka.

“Artinya, akan memberikan peluang kepada masyarakat untuk memberikan informasi apa saja, berpartisipasi yang ada kaitannya dengan keamanan negara,” katanya.

Sutiyoso dilantik menjadi Kepala BIN menggantikan posisi Kepala BIN sebelumnya, yaitu Letjen TNI (Purn) Marciano Norman.

Sekjen PKPI: Sutiyoso Harus Jaga Netralitas Diri

Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Didi Supriyanto mengatakan Letjen TNI (Purn) Sutiyoso tidak hanya menanggalkan jabatan ketua umum, namun juga harus mampu melepaskan diri dari partai demi menjaga netralitas.

“Beliau harus terbebas dari partai untuk menjaga netralitas sebagai Kepala BIN (Badan Intelijen Negara),” kata Didi, di Jakarta, Selasa.

Menurut Didi, hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Senin (5/7) menerima secara aklamasi pengunduran diri Ketua Umum PKPI, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, karena akan dilantik sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Sekjen PKPI Didi Supriyanto mengatakan pihaknya sebenarnya berat atas pengunduran diri Sutiyoso, namun demi tugas negara yang diamanahkan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu, seluruh kader PKPI akhirnya rela melepas Sutiyoso dari kursi ketua umum.

Sementara itu selain membahas surat pengunduran diri Sutiyoso dari PKPI, Rapat Pleno PKPI juga memutuskan pengganti Sutiyoso, yakni Wakil Ketua Umum PKPI Isran Noor yang dimandatkan menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Umum PKPI.

“Rapat pleno memberikan kekuasaan penuh kepada Pak Isran Noor sebagaimana tugas-tugas ketua umum,” ia menjelaskan.

Menurut Didi, pejabat sementara Ketua Umum PKPI akan ditetapkan menjadi Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PKPI pada rapat pleno ke II. Plt Ketua Umum bertugas sampai dengan dilaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang direncanakan akan dilaksanakan pada 20-23 Agustus 2015.

Aktivis98: BIN Harus Berantas Korupsi

Tugas berat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso adalah membantu pemerintah memberantas korupsi dan neoliberalisme, ujar Juru Bicara Jaringan Aktivis`98, Ricky Tamba di Bandarlampung, Senin.

Ricky menilai, korupsi menjadi ancaman pokok stabilitas Indonesia.

Maraknya korupsi telah menstimulasi rakyat mengidap pragmatisme akut di berbagai momentum demokrasi dan kehidupan sosial dan budaya, katanya.

“BIN harus diberdayakan untuk penyadaran rakyat akan bahaya korupsi, juga menyerap informasi berbagai indikasi pidana korupsi hingga desa. Dengan konsep satu agen BIN pada tiap kabupaten, bisa dieliminir korupsi sejak dini. APBN, APBD dan anggaran desa tidak terus menjadi bancakan,” kata Ricky.

Selain korupsi, lanjut dia, BIN adalah garda terdepan bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengadang gempuran neoliberalisme yang memperpuruk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Neoliberalisme adalah penjajahan gaya baru, sama seperti neokolonialisme yang dibenci Bung Karno yang masuk untuk melemahkan ketahanan bangsa dan wawasan bernegara.

“Caranya macam-macam, bisa melalui konsesi suap kepada pejabat daerah dalam izin pertambangan yang mengeksploitasi sumber daya alam, merugikan masyarakat lokal dan keuntungannya dilarikan ke luar negeri. Juga bisa dalam bentuk pasokan budaya asing yang negatif seperti gaya hidup seks bebas dan narkoba,” ujar dia.

Ricky berharap BIN makin maju, modern dan efektif di bawah pimpinan Sutiyoso yang piawai dalam karier kemiliteran dan pemerintahan sehingga membantu Presiden Joko Widodo mewujudkan janji Nawacita dan Trisakti.

“Kami dukung Kepala BIN memerangi korupsi dan neoliberalisme. Area pertempuran sudah bergeser dari perang konvensional domestik menjadi perang informasi dan teknologi global. BIN harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman guna menjaga NKRI tercinta,” katanya pula. (Ant)

Ikuti berita kami di Facebook