Presiden Jokowi: Penyederhanaan Birokrasi Terus Dilakukan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan secara besar-besaran.

"Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas," ucap Presiden saat memberikan pidato usai acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Minggu (20/10).

Selain itu, Presiden juga menekankan bahwa eselonisasi harus disederhanakan.

"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," katanya.

Ia juga meminta kepada para menteri, para pejabat, dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.

"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," kata Presiden menegaskan.

Selanjutnya, Presiden juga menyoroti soal transformasi ekonomi. "Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Presiden.

Lepas Dari Jebakan Kelas Menengah

Presiden Jokowi mengutarakan harapannya agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah pada tahun 2045.

"Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045 pada satu abad Indonesia merdeka mestinya, Insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah," kata Presiden Jokowi dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Jakarta, Minggu.

Presiden mengatakan bahwa Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan.

"Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai US$ 7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan. Kita harus menuju ke sana," kata Jokowi.

Pemerintah, ujar dia sudah menghitung hitung, sudah mengkalkulasi, dan menyatakan bahwa target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk dicapai.

"Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan Indonesia harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa Indonesia yang produktif," kata Kepala Negara.

Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019-2024 setelah dilantik dan diambil sumpahnya di Gedung MPR/DPR pada Minggu.

Setelah Ma'ruf Amin membacakan sumpahnya dan keduanya menandatangani berita acara pelantikan yang juga ditandatangani seluruh pimpinan MPR, maka Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Disaksikan oleh jajaran MPR, menteri-menteri Kabinet Kerja I, kepala lembaga-lembaga negara, serta tamu undangan lain, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mengambil sumpah jabatan mereka.

Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah memenangkan Pemilihan Presiden dan Wapres 2019, mengalahkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Jokowi dan Ma'ruf meraih 85.607.362 suara atau 55,5 persen suara sah dibandingkan Prabowo dan Sandi yang mendapatkan 68.650.239 suara atau 45,5 persen. (Ant)