Presiden Jokowi-Ratu Maxima Bahas Sistem Keuangan Inklusif

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan/United Nations Secretary General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Inclusion, Ratu Maxima dari Belanda, di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Selasa (13/2).

Kunjungan Ratu Belanda ini ke Indonesia bukan yang pertama kali. Sebelumnya, Ratu Maxima sudah bertemu dengan Presiden Jokowi pada September 2016 di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta Ratu Maxima untuk mendorong sistem keuangan inklusif Indonesia.

Sekitar pukul 09:15 WIB Ratu Maxima dan rombongan tiba di Istana Merdeka, dan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo. Keduanya kemudian berbincang akrab di teras belakang Istana Merdeka (veranda talk).

Dalam pertemuan ini Presiden didampingi Seskab Pramono Anung, Menseneg Pratikno, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menlu Retno Marsudi.

Presiden menyatakan, perlunya penyederhanaan sistem dan penyederhanaan izin-izin yang ruwet agar kita bisa mempercepat inklusi keuangan.

“Kalau dua hal itu belum bisa kita selesaikan, ya majunya akan tidak bisa secara sepesat yang kita inginkan,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menerima Ratu Maxima.

Presiden menegaskan, pemerintah kita ingin semua masyarakat bisa mengakses ke perbankan, bisa mengakses ke sektor keuangan yang ada secara sederhana dan cepat.

“Semuanya, semua masyarakat harus bisa masuk ke banking system, bisa masuk ke sistem keuangan kita sehingga akses untuk permodalan, akses untuk mendapatkan keuangan dari sana bisa didapatkan. Terutama yang mikro, yang kecil-kecil itu,” ucap Presiden seraya menambahkan, hal itu juga yang dibicarakan selama tiga kali bertemu dengan Ratu Maxima.

Target 2019

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, sejak kedatangan Ratu Maxima 18 bulan lalu Queen Maxima, pemerintah sudah menyiapkan untuk mengembangkan dengan cepat keuangan inklusi di Indonesia.

Ia menyebutkan, pemerintah berangkat dari posisi yang masih agak tertinggal dari banyak negara lain. Namun, sejak 18 bulan yang lalu pemerintah sudah mengembangkan beberapa program, misalnya ada program PKH (Program Keluarga Harapan), dan itu pakai rekening yang menyasar  6 juta keluarga.

Kemudian ada yang namanya bantuan Non Tunai yang baru dikerjakan 1,2 juta, di samping juga ada yang namanya program KUR.

“Itu semua sekarang pakai rekening, tidak lagi seperti dulu, dipakai rekening. Kemudian ada program bahkan BPJS pakai rekening. Sehingga kalau dikumpulkan kita mungkin selama 1,5 tahun terakhir ini sudah mendorong terciptanya beberapa puluh juta rekening,” terang Darmin.

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, saat ini ada 6 juta PKH, ada Rastra walaupun baru 1,2 juta. Untuk itu, Menko Perekonomian menambahkan bahwa pemerintah menargetkan tahun ini 10 juta.

“Jadi itu saja nanti sudah 16 juta, kemudian ada KUR 4 juta, sudah 20. Kemudian ada program untuk bantuan beasiswa dan sebagainya itu ada 18 juta, dan seterusnya. Sehingga tahun 2019 kita targetnya tingkat inclusiveness kita itu akan sama dengan negara-negara lain yang sudah selama ini sudah lebih maju dari kita, misalnya India dan beberapa negara yang lain,” papar Darmin. (Setkab)

Editor : Melki Pangaribuan