Presiden Korea Selatan Siap Dimakzulkan

Para pendukung Presdien Korea Selatan Park Geun-Hye melambaikan bendera saat unjuk rasa menentang pemakzulan presiden di luar kantor partai berkuasa Saenuri Party di Seoul, 6 Desember 2016. langkah pemakzulan terhadap presiden semakin pasti pada 6 Desember, setelah sejumlah anggota parlemen yang membangkang dari partainya mendukung mosi oposisi. (Foto-foto: AFP)

Demonstran meneriakkan yel-yel saat unjuk rasa di luar kantor partai berkuasa Saenuri di Seoul, 3 Desember 2016. Sejumlah partai oposisi mengajukan pemakzulan terhadap Presiden Park Geun-Hye bersamaan dengan unjuk rasa mingguan yang diperkirakan akan diikuti satu juta demonstran, ungkap penggalang demonstrasi.

Ribuan pendemo berkumpul dalam aksi anti-pemerintah menuntut mundurnya Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye di Seoul pusat pada 30 November 2016.Seoul, Korea Selatan - Ribuan pendemo berkumpul dalam aksi anti-pemerintah menuntut mundurnya Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye di Seoul pusat pada 30 November 2016.

Ketua Grup Hyundai Motor Chung Mong-Koo menjawab pertanyaan dalam pemeriksaan parlemen dalam skandal yang menimpa Presiden Park Geun-Hye di National Assembly di Seoul 6 Desember 2016.

SEOUL, SATUHARAPAN.COM - Presiden Korea Selatan Park Geun-hye akan mengikuti prosedur hukum jika parlemen melakukan mosi pemakzulan akhir pekan ini, menurut kantor kepresidenan Cheong Wa Dae pada hari Rabu (7/12). Sepertinya Presiden Park mengabaikan seruan supaya langsung mengundurkan diri.

Partai-partai oposisi menuntut supaya Park segera mundur atas skandal korupsi yang melibatkan dirinya dan teman lamanya sebagai bagian dari gerakan impeachment. Mosi pemakzulan dijadwalkan dengan melakukan pemungutan suara pada sidang pleno Majelis Nasional pada hari Jumat 9/12).

"(Park) akan mematuhi prosedur (hukum) jika (mosi) dilakukan," kata seorang pejabat presiden yang menolak disebutkan namanya kepada wartawan. "(Dia) akan menunggu sampai Mahkamah Konstitusi menjadikan putusan."

Selama pertemuan dengan para pemimpin Partai Saenuri yang berkuasa, pada hari Selasa (6/12), Park mengatakan bahwa ia berjanji untuk menerima hasil sidang impeachment di Mahkamah Konstitusi, proses panjang yang bisa memakan waktu hingga 180 hari.

Majelis nasional dijadwalkan melakukan pemungutan suara terkait sidang mosi pemakzulan pada Jumat (9/12), dengan dukungan dari sekitar 30 anggota parlemen Partai Saenuri dibutuhkan untuk mencapai mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan.

Partai berkuasa awalnya menekankan bahwa Park akan diizinkan mundur secara sukarela, dan sudah mengusulkan waktu pengunduran dirinya pada April -- 10 bulan sebelum masa jabatan kepresidenannya berakhir.

Namun, serentetan aksi protes anti-Park besar-besaran -- yang terbaru menarik hingga 1,6 juta demonstran di Seoul pada Sabtu -- tampaknya memengaruhi suasana hati faksi anti-Park di partai tersebut.

“Setelah beberapa kali berdiskusi, kami memutuskan bahwa usulan pengunduran diri presiden pada April sudah ditolak oleh rakyat,” kata anggota faksi, anggota parlemen Hwang Young-Cheul.

“Semua persiapan yang diperlukan sudah dilakukan untuk memastikan sidang mosi pemakzulan disetujui,” ucap Hwang, seperti dikutip kantor berita Yonhap.

Menurut hitungan Hwang, sekitar 35 anggota parlemen Partai Saenuri akan mendukung sidang mosi, yang jika diadopsi, masih membutuhkan persetujuan Mahkamah Konstitusi -- proses yang dapat memakan waktu hingga enam bulan.

Dituduh berkolusi dengan seorang teman dekat, Choi Soon-Sil, yang menghadapi tuduhan penggelapan, Park bulan lalu mengatakan bahwa dia bersedia mundur di tengah demonstrasi mingguan.

Namun, oposisi mengatakan usulan Park -- yang memungkinkan parlemen menetapkan cara dan waktu pengunduran dirinya -- merupakan upaya untuk mengulur waktu dan menghindari pemakzulan.

Jaksa mengatakan mereka memiliki bukti bahwa Park berkolusi dengan Choi. Choi diketahui memaksa perusahaan Korea Selatan “menyumbangkan” miliaran rupiah ke yayasannya, yang kemudian dia gunakan untuk kepentingan pribadi.

Park resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan tersebut, membuatnya menjadi presiden Korea Selatan pertama yang menjadi tersangka kriminal saat masih menjabat. (Yonhap/Ant)