Loading...
INDONESIA
Penulis: Reporter Satuharapan 09:40 WIB | Kamis, 29 Desember 2016

Presiden Lepas Bantuan Kemanusiaan RI untuk Rohingya

Ilustrasi: Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan mantan Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan menjelang pembukaan Bali Democracy Forum di Bali, 7 Desember lalu. (Foto: setkab.go.id)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas pengiriman bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya di Myanmar melalui Dermaga III Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Kamis (29/12) pagi.

Bantuan kemanusiaan itu sebanyak 10 kontainer yang terdiri atas satu kontainer berisi sarung, lima kontainer mi instan, tiga kontainer terigu, dan satu kontainer biskuit atau sereal untuk makanan bayi.

Bantuan itu dikirim oleh Pemerintah RI dalam hal ini Sekretariat Kabinet kepada Kementerian Luar Negeri Myanmar di Yangoon.

Hadir dalam acara pelepasan pengiriman bantuan itu antara lain Menlu Retno Marsudi, Mensesneg Pratikno, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan, Dirut PT Pelindo II Elvyn GM.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap mengirimkan bantuan bagi warga Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, yang sedang dilanda krisis kemanusiaan.

Presiden menyatakan hal itu dalam pertemuannya dengan mantan Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan menjelang pembukaan Bali Democracy Forum di Bali, 7 Desember lalu.

Annan adalah ketua komite penasihat untuk Negara Bagian Rakhine.

"Jadi kami telah berbicara banyak, dan dalam diskusi beliau menyampaikan langkah-langkah yang perlu diambil dalam membantu krisis kemanusiaan di Rakhine," kata Presiden saat itu.

Ia mengatakan telah memerintahkan menteri terkait untuk menyiapkan bantuan secepat-cepatnya bisa dikirim.

Berdasarkan komunikasi dengan pihak berwenang di Myanmar, jenis bantuan yang dibutuhkan warga Rohingya adalah makanan dan selimut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Annan yang juga mengepalai Kofi Annan Foundation, menghargai langkah pemerintah Indonesia membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine.

"Kami telah mendapat instruksi dari Presiden untuk mempersiapkan langkah jangka panjang. Untuk itu ada beberapa hal yang diperlukan dan kami sudah membahasnya dengan state-counsellor Aung San Suu Kyi, yaitu dalam bentuk pembangunan demokrasi pemerintahan yang baik dan penguatan bidang hak asasi," ujarnya.(Ant)

Editor : Sotyati


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home