Presiden Mesir Minta Tegakkan Hukum Kasus Serangan Sektarian

KAIRO, SATUHARAPAN.COM – Presiden mesir, Abdel-Fattah El-Sisi, meminta aparat pemerintah untuk menjaga ketertiban umum untuk melindungi secara hukum warga dan propertinya. Perintah itu terkait serangan massa sektarian di desa El-Karm, Provinsi Minya, terhadap beberapa keluarga Kristen yang rumahnya dibakar dan seorang  perempuan Kristen tua ditelanjangi di depan umum.

Sementara itu, menurut media Mesir, Al Arham, Jaksa Minya, hari Minggu (28/5) membebaskan lima tersangka serangan dengan jaminan. Hal ini dikhawatirkan bebas dari tuntutan sebagai upaya ‘’berdamai’’.

Serangan terhadap umat Kristen meletus di desa El-Karm pada hari Jumat pekan lalu setelah beredarnya desas-desus beredar bahwa seorang perempuan Muslim dan seorang pria Kristen berselingkuh. Kemudian segerombolan pria Muslim menyerang beberapa rumah warga Kristen di desa itu.

Selain beberapa rumah dibakar, seorang perempuan tua warga Kristen diseret oleh massa dari rumahnya dan ditelanjangi di depan umum.

Kasus ini telah menimbulkan kekhawatiran munculnya konflik sektarian di Mesir. Al-Azhar Mesir, sebuah lembaga otoritas Muslim Sunni terkemuka di Mesir menyatakan mengutuk serangan itu. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan hari Kamis, Al-Azhar menolak semua penghinaan atau agresi, apapunm keyakinan mereka.

Aggota organisasi Family House, terdiri dari syekh Al-Azhar serta pejabat Gereja Koptik Mesir kemudian  mengunjungi Minya untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Dan pihakAl-Azhar juga memperingatkan kemungkinan ada pihak yangmenggunakan insiden itu untuk menghasut konflik sektarian.

Namun pihak Gereja Koptik kecewa dengan pembebasan para tesangka. Uskup Makarius dari Gereja Koptik Minya dan Abu Qirqas, didelegasikan oleh Paus Tawadros II, mengecam kunjungan itu yang dinilai bertujuan untuk mencapai ‘’perdamaian’’ dan menghalangi  para pelaku bertanggung jawab  atas perbuatan mereka.

Dia mengatakan para pejabat Kristen yang menghadiri pertemuan itu tidak mewakili gereja Koptik. "Saya menolak untuk menghadiri pertemuan itu untuk menyampaikan pesan bahwa penegakan hukum harus dilakukan sebelum pertemuan apapun," katanya dalam keterangan resmi, seperti dikutip Al Ahram.

Uskup mengatakan upaya oleh Family House dapat menyebabkan terjadinya krisis di mana para korban "dipaksa untuk menyerah."

Namun Presiden Mesir, Abdel-Fattah El-Sisi, telah mengeluarkan pernyataan yang memerintahkan para pejabat untuk menuntut pertanggungjawaban para pelaku serangan, dan menegakkan hukum.