Presiden Minta BPJS Kesehatan Gencarkan Penagihan Penunggak Iuran

SAMARINDA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah tengah berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi defisit anggaran yang dialami oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Langkah pertama yang telah dilakukan pemerintah adalah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,9 triliun untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.

“Yang kedua nanti kita akan mencari opsi-opsi, Menteri Keuangan juga baru melihat pendanaan yang bisa digunakan untuk BPJS,” kata Presiden Jokowi usai membuka Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) XXX di Samarinda Convention Center, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (25/10) sore.

Presiden mengatakan, tengah mempertimbangkan sejumlah opsi, seperti misalnya efisiensi di tubuh BPJS Kesehatan itu sendiri, termasuk juga memperbaiki tata kelolanya. Selain itu, menurut Presiden, BPJS juga dapat mengintensifkan penagihan bagi penunggak iuran yang saat ini dinilai masih kurang optimal.

“Yang masih tekor itu yang non-PBI (penerima bantuan iuran). Penagihan ini harusnya digencarkan, di sini ada tagihan-tagihan yang belum tertagih. Ini harusnya digencarkan yang iuran ini,” kata Presiden.

Sementara saat memberikan sambutan dalam pembukaan Muktamar IDI, Presiden mengatakan bahwa ia akan turut berdiskusi dengan IDI dan pihak-pihak terkait lainnya.

“Mengenai BPJS, saya sudah tahu semuanya. Tapi nanti saya akan ajak bicara, ini masalah manajemen. Inilah yang perlu kita perbaiki,” kata Presiden Jokowi.

Ikuti Perubahan

Sementara itu,  saat memberikan sambutan pada Muktamar IDI XXX itu, Presiden Jokowi menekankan perlunya para dokter mengikuti kemajuan dan kemudahan teknologi, termasuk dengan menyiapkan aplikasi sistem yang sesuai dengan zamannya.

“Saya juga ingin IDI mendahului dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya,” kata Presiden.

Kepala Negara, memberikan gagasannya seputar kemudahan yang mungkin dapat memberikan kemudahan besar bagi para pasien yang memerlukan layanan kesehatan, yang belum terjangkau layanan kesehatan seperti yang dirasakan masyarakat di kota-kota besar.

“Saya enggak tahu aplikasi sistem apa yang bisa memudahkan orang, misalnya di Kabupaten Asmat tapi perintahnya dari Jakarta. Orang bisa mendiagnosa di Halmahera, di Maluku Utara tapi bisa diberi perintah dari Jakarta bagaimana cara menanganinya,” kata Presiden memberi contoh.

Di tingkat rumah sakit, Presiden Jokowi menyampaikan gagasan mengenai arah pelayanan menuju smart hospital, yang mampu memberikan pelayana terintegrasi dengan data-data medis pasien, yang saling terhubung dengan rumah sakit lain, bahkan hingga ke apotek dan BPJS Kesehatan.

“Kalau kita masih berpikir jadul, tradisi lama kita pakai ya tahu-tahu ditinggal kita,” kata Presiden. (setkab.go.id)