Presiden Minta Kalkulasi Matang Persiapan Lumbung Pangan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Pemerintah menyiapkan lumbung pangan baru di Kalimantan Tengah dan Suamtera Utara. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya segera menyelesaikan rumusan rencana induk lumbung pangan (food estate) tersebut pada rapat terbatas di Istana hari Rabu (23/9).

Penyediaan cadangan pangan nasional merupakan agenda strategis untuk mengantisipasi potensi krisis akibat pandemi, dan hal itu telah diperingatkan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) serta mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.

"Perumusan master plan ini penting, sehingga keseluruhan dari berbagai aspek itu bisa dilihat dan bisa segera diselesaikan, termasuk untuk daerah irigasi di Kalimantan Tengah seluas 148 ribu hektare,” katanya dilansir situs Setneg.

Lahan ini yang dipakai untuk tanam padi, dan lahan di luar irigasi seluas 622 ribu hektare akan dikembangkan untuk tanaman singkong, jagung, peternakan, dan lainnya.

Presiden minta infrastruktur pendukung lumbung pangan juga harus segera dikerjakan, termasuk akses jalan yang nantinya akan memudahkan alat-alat dan fasilitas pertanian modern untuk memasuki area pertanian tersebut.

Presiden meminta pengembangan lumbung pangan ini dilakukan dengan kalkulasi matang, termasuk pembiayaan dan model bisnis bagi pengelolaan lumbung pangan yang akan dibentuk.

"Siapa yang akan mengelola, tanaman apa yang akan dikembangkan, teknologi apa yang akan dipergunakan harus betul-betul lewat data science lapangan sehingga benar-benar tanaman yang ingin kita tanam itu betul-betul sesuai," tuturnya.

Pada Juli lalu, Jokowi meninjau lokasi lumbung pangan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah, di Kabupaten Kapuas. Di sana terdapat lahan potensial seluas 20.704 hektare yang akan digunakan untuk pengembangan lumbung pangan baru. Pemerintah juga menyiapkan lumbung pangan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Sedangkan di Sumatera Utara, pemerintah memilih Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai area percontohan pengembangan lumbung pangan baru. "Ini (Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara) yang ingin kita prioritaskan terlebih dahulu meskipun juga ada rencana akan kita lanjutkan setelah ini,” katanya.

Disebutkan hal serupa akan dilakkan untuk Papua, NTT, dan Sumatera Selatan. “Tetapi ini akan kita diskusikan setelah yang dua ini betul-betul bisa berjalan," kata Presiden. 

Editor : Sabar Subekti